Jakarta, Obsessionnews.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono SE, MKom menilai, upaya yang terus dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk terus berbenah korporasi milik negara terutama dalam melakukan program transformasi BUMN guna dikelola secara profesional selama Kementerian dipimpin oleh Rini Soemarno, menunjukkan kinerja korpororasi -korporasi milik negara mengarah pada kemajuan yang sangat positif. “Program tranformasi BUMN yang tadinya BUMN hanya mengandalkan asal balik modal saja cukup alias hanya mencapai break even saja, sekarang berubah total menjadi profit oriented,” ungkap Arief Poyuono kepada Obsessionnews.com, Selasa malam (7/3/2017). “Didorongnya BUMN untuk lebih berani mencari modal di luar negeri oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan permodalan BUMN dalam memperbesar aksi korporasinya, merupakan sebuah cara yang berhasil untuk mengurangi ketergantungan pada dana APBN dalam bentuk penyertaan modal negara,” tambahnya. Menurut Arief, hasil kerja keras Kementerian BUMN untuk terus berbenah dalam mengurangi hambatan rentang birokrasi dalam yang direalisasikan dalam bentuk Holding BUMN menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kinerja BUMN. “Kerja keras Kementerian BUMN sebagai pemacu kinerja korporasi-korporasi milik negara dibuktikan dengan di tahun 2016 berhasil cetak laba Rp164 triliun. Jumlah ini naik 10,1 persen dibandingkan 2015 sebesar Rp149 triliun,” bebernya. Ia menambahkan, capital expenditure BUMN di 2017 mencapai Rp 468 triliun atau naik 57,6 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp287 triliun. Sedangkan operational expenditure tahun ini mencapai Rp1.788 triliun atau naik 17,8 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp1.518 triliun. “Untuk aset 2016 juga tumbuh 9,8 persen dari sebelumnya Rp 5.760 triliun menjadi Rp 6.325 triliun di 2016. Di tahun ini, aset BUMN ditargetkan Rp 7.035 triliun. Kemudian, untuk ekuitas di 2016 mencapai Rp 2.333 triliun atau naik 12,2 persen dibandingkan 2015 sebesar Rp1.990 triliun,” paparnya. Sedangkan untuk Ebitda 2016, lanjut dia, Kementerian BUMN mencatatkan kenaikan 8,5 persen sebesar Rp4.091 triliun. Sedangkan untuk pendapatan 2016 sebesar Rp1.802 triliun, pajak Rp167 triliun, dan dividen Rp37 triliun. Dari kinerja seluruh BUMN menyumbangkan pajak kenegara sebesar 12,3 persen dari target pendapatan pajak APBN 2016 perubahan sebesar 1.355 triliun. “Jika dari real penerimaan sebesar 1105 triliun tahun 2026, maka sektor BUMN menyumbangkan pajak sebesar 15,1 persen,” jelasnya. “Penerimaan pajak dari BUMN sebesar 167 T jika dibandingkan PMN BUMN yang dikeluarkan dari APBN 2016 sebesar 44,38 triliun menghasilkan penerimaan ke negara sebesar 276 persen,” tambahnya. Sedangkan Capex BUMN 2016 sebesar 468 Triliun memberikan kontribusi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016. “Artinya, Capex BUMN cukup maksimal menopang pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu andalan untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi,” terangnya. Arief mengemukakan, Capex untuk infrastruktur yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama belanja modal APBN untuk pProyek infrastruktur dari pemerintah dengan menggandeng BUMN infrastruktur ,Jasa infrastruktur dan telekomunikasi selama tahun 2016. Menurutnya, kinerja BUMN 2016 juga memberikan harapan yang optimis terhadap pertumbuhan Ekonomi di tahun 2017 dan sesuai dengan‎ pesan Presiden Joko Widodo meminta semua kalangan khususnya pelaku bisnis di BUMN untuk optimistis dengan program dalam menjaga pertumbuhan ekonomi (PE). “Perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang mirip, seharusnya menjadi pemicu bahwa ekonomi dalam negeri masih tumbuh positif. Di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan situasi ekonomi yang kita alami yang stabil,” tuturnya. Karena itu, tegas Arief, FSP BUMN Bersatu mengingatkan agar para Direksi BUMN untuk bisa bekerja sama secara kompak dengan Pekerja BUMN dan siap menerima masukan dan kritik dari Serikat Pekerja di BUMN sebagai check and balancing, serta dapat menjaga hubungan industrial yang kondusif agar tidak menganggu kinerja di BUMN yang mereka pimpin. Ia pun menyatakan, FSP BUMN Bersatu juga meminta Menteri BUMN harus cepat cepat mencopot Direksi yang terindikasi melakukan korupsi dan bertendensi mengambil kebijakan yang merugikan BUMN jika menerima masukan dari Serikat Pekerja BUMN. “FSP BUMN Bersatu juga mendesak DPR RI agar mencabut larangan terhadap Menteri BUMN untuk menghadiri RDP dengan DPR RI ,karena larangan tersebut kental dengan muatan politik dan pesanan ,FSP BUMN Bersatu mengingatkan agar oknum oknum anggota DPR untuk berhenti mempolitisasi BUMN atau meminta bisnis di BUMN tetapi dilakukan secara tidak professional,” tandasnya. (Red)