Jakarta, Obsessionnews.com - Sejumlah nama  yang menerima hasil mark-up proyek e-KTP di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR, menteri , serta kepala daerah. “KPK wajib untuk menangkap dan memenjarakan mereka semua selama-lamanya,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Senin (6/3/2017). “Sekalipun ada penerima dana hasil mark-up proyek e-KTP yang sudah mengembalikan dananya ke KPK, tidak bisa menghilangkan tindak pidana korupsinya. Karena sekalipun mereka tidak mengembalikan dana tersebut nantinya  dalam tuntutan Jaksa KPK juga tetap dituntut ganti rugi dan hukuman badan. Artinya, jelas sekalipun uang dikembalikan sebelum jadi tersangka mereka wajib dihukum penjara,” tandasnya. "Jelas akibat korupsi proyek e-KTP yang dilakukan oleh para bandit berkedok wakil rakyat telah merusak tatanan demokrasi akibat kekacauan sistem e-KTP yang berdampak pada jumlah DPT," ungkap mantan Aktivis garis keras ini. Ia membeberkan, akibat Proyek e-KTP yang dikorupsi, penerapan e-KTP menjadi kacau dan akhirnya kualitas demokrasi dan pemilu menjadi jelek. Selain itu, lanjutnya, juga berdampak pada perencanaan pembangunan nasional terutama dalam menentukan besaran pendapatan per kapita, jumlah penerimaan pajak, serta menghitung demografi penduduk Indonesia. "Karena akibat kekacauan e-KTP  kita tidak tahu berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia," paparnya. Jadi, tegas Arief, pimpinan KPK yang terpilih di era Joko Widodo (Jokowi) harus tidak boleh takut dan tidak segan-segan untuk mengusut tuntas korupsi proyek e-KTP sekalipun ada penerima dana korupsi e-KTP adalah petinggi negara dan juga berlatar belakang partai politik pendukung Jokowi. "Komisioner KPK jangan pernah merasa berhutang budi kepada para anggota DPR yang saat ini menjabat, karena telah memilih dan mengajukan nama-nama komisioner KPK yang terpilih pada Presiden," harapnya. "KPK harus cepat bergerak menangkap dan menahan para penerima dana korupsi mark-up proyek e-KTP!" seru pentolan Gerindra yang jadi wakil Prabowo Subianto ini. (Red)