Jakarta, Obsessionnews.com - Akhir akhir ini media sedang ramai membicarakan tentang program salah satu pasangan calon (Paslon) Cagub-Cawagub DKI Jakarta tentang KPR tanpa DP (Down Payment). Namanya Kredit, tentunya tidak mungkin tanpa DP dan wajar kalau Gubernur BI menyatakan itu melanggar aturan. Namun pasangan Cagub-Cawagub Anies-Sandi (Anies Baswedan-Sandiago Uno) justru mengangkat KPR tanpa DP sebagai jargonnya. “Kami sebagai pengamat perumahan, dan dengan pengalaman meng-KPR-kan Prajurit TNI-Polri dari tahun 2006 ssampai 2009 justru mendukung pola ini. Pola itu sudah kami lakukan dimana Prajurit TNI-Polri dalam KPR tidak keluar uang sepeser pun, bahkan untuk Angsuran Pertama pun tidak keluar uang. Oleh sebab itu, pola atau jargon Paslon Anies-Sandu perlu didukung,” kata Marsda TNI (Purn) Tumiyo, Sabtu (4/2/2017). . Marsda Tumiyo pada tahun 2006-2009 sebagai Ketua YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) yang tupoksinya menyiapkan Bantuan Uang Muka bagi Prajurit yang mengehndaki KPR, meneruskan Program yang sudah berjalan hanya membuat terobosan sehingga misi lebih berhasil. “Sebetulnya pola ini sudah berjalan sejak 1984, dimana Prajurit yang mau KPR tidak perlu siapkan Uang Muka,” tandas dia. “Uang Muka disiapkan oleh YKPP, sebagai pinjaman tanpa bunga. Prajurit yang mau KPR cukup daftar dengan catatan bisa angsur setiap bulannya. Walaupun ada kemudahan seperti itu, toh masih banyak Prajurit yang tidak mampu angsur karena gaji memang kecil tetapi kebutuhan banyak. Oleh sebab itu, masih perlu selektif untuk menjaga jangan sampai kredit macet,” tambahnya. Kalau sebelumnya hanya melibatkan YKPP dalam siapkan Uang Muka, Ia pun mengajak ASABRI untuk ikut mendukung Program KPR bagi Prajurit. “Kenapa saya ajak ASABRI untuk memikirkan Program KPR, karena setiap bulan Prajurit TNI POLRI dipotong gaji sebesar 3,25% dan peruntukannya sesuai Kepres Nomor 8 Tahun 1977 untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan). Setelah ada persetujuan dari Menhan selaku Regulator ASABRI, mulai tahun 2006, atas dukungan dari ASABRI, semula yang bisa KPR hanya 5.000 unit langsung bisa menjadi 10.000 unit,” jelas Tumiyo. Dari tahun ke tahun, lanjutnya, Program KPR targetnya meningkat, tahun 2006 sebanyak 10.000 unit meningkat 11.000 unit di tahun 2007 dan bisa 12.000 unit di tahun 2008. Pola yang dijalankan oleh YKPP ini sebetulnya bisa dilakukan untuk PNS. Kenapa? “Pada dasarnya PNS dan Anggota TNI-Polri itu sama-sama Pegawai Pemerintah dan dapat perlakuan yang sama. Dimana baik PNS dan Anggota TNI-Polri setiap bulan dipotong gaji 10%. Potongan tersebut 4,75 % untuk Dana Pensiun, 2% untuk Dana Kesehatan dan 3,25% untuk Dana THTP. Dana yang 3,25 % inilah kalau PNS dikelola TASPEN, kalau TNI-Polri dikelola ASABRI,” paparnya. Tumiyo menegaskan, memang KPR dengan DP 0 (nol) rupiah bagi Prajurit TNI-Polri yang mau KPR, yang berjalan sejak 1984, bukan berarti anggota TNI POLRI bebas sama sekali, cuma DP-nya ditanggung oleh YKPP. “Prajurit dalam mengembalikan DP melalui iuran mereka tiap bulan yang sudah dipotong gaji yang besarannya 3,25% yang dikelola ASABRI,” tandasnya. Sebagai ilustrasi, ia menambahkan, tahun 1990 ikut KPR, saat itu gaji cuma 300 ribu, begitu Akad Kredit setiap bulan mengangsur 98 ribu. “Saya pensiun tahun 2015 dan persis Angsuran KPR selesai, seharusnya saya terima uang santunan dari ASABRI dari iur per bulan 3,25% gaji, sebesar 17 juta saya tinggal terima 10,5 jt karena yang 6,5 jt untuk kembalikan Pinjaman Uang Muka dari YKPP. Apabila saat ini, Harga Rumah KPR sekitar 150 jt atau 10 x lipat harga saat Penulis ambil KPR, saya yakin Prajurit bayar Angsuran 10x yang cuma 980 ribu, mereka tidak keberatan,” terangnya. Kesimpulannya, tegas Tumiyo, KPR dengan DP 0 (nol) rupiah sangat mungkin untuk dilaksanakan terutama untuk MBR yang punya gaji tetap, dengan catatan Instansi terkait mau peduli. Kalangan TNI-Polri sudah merintis sejak tahun 1984 melalui ASABRI, untuk PNS yang ada TASPEN, bahkan untuk buruh yang tergabung dengan BPJS, instansi instansi tersebut bisa mendukung Program-program KPR dengan DP 0 rupiah, siapa pun yang menjadi Gubernur DKI. “Mudah-mudahan pola ini yang menjadi ide Anies-Sandi dan sudah kami jalankan, tidak hanya untuk DKI tetapi bisa berlaku untuk seluruh Indonesia terutama bagi masyarakat yang bergaji tetap,” harapnya. (Red)