Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai, banyak perubahan kemajuan perekonomian nasional dan keuangan negara selama Tim Ekonomi dipimpin oleh Sri Mulyani (SMI), Darmin Nasution dan Rini Sumarno (RS). “Mereka bagaikan three muskeeter yang sangat kompak untuk membantu membenahi perekonomian Indonesia,” tandasnya kepada Obsessionnews.com, Jumat (3/2/2017). Arief Poyuono menegaskan, gampang saja tolak ukur kemajuan yang saat ini akibat pengaruh strategi kebijakan dari mereka. Misalnya, mengeliatnya transaksi di pasar modal dan bursa saham Indonesia dimana nilai IHSG menunjukkan trend yang meningkat dan ekspor juga terus meningkat dibandingkan impor. “Investasi asing juga terus mengalir ke dalam negeri walau baru dalam tahap MoU seperti ketertarikan Raja Salman yang membawa rombongan pedagang dari Arab Saudi yang akan menginvestasikan dananya di Indonesia sebesar 25 miliar Dolar,” paparnya. Menurut Arief, penggunaan anggaran yang sebelumnya sangat jor-joran dan tidak realistis, saat ini dilakukan dengan sangat efisien oleh Sri Mulyani serta disertai dengan pengolahan utang luar negeri yang sangat hati-hati dan sangat well managed. “Hal ini sebagai salah satu cara untuk menahan melebarnya beban fiskal yang berdampak pada defisit anggaran dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar,” tuturnya. Terkait menguatnya nilai US Dollar, jelas dia, memang tidak lepas dari faktor kebijakan ekonomi pemerintah Amerika Serikat dan The Fed yang terus menaikkan suku bunganya. “Pasangan SMI dan RS juga dalam melakukan kebijakan pada BUMN sebagai lokomotif perekonomian nasional untuk memperkuat modal BUMN juga sangat berpengaruh, dimana terbukti BUMN saat ini didorong untuk bisa lebih profesional dan bisa mencari modal di luar tanpa mengandalkan PMN,” ungkap Arief. Justru, lanjutnya, di tengah mulai kondusifnya kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia tercoreng akibat keputusan menteri di sektor ESDM yang menterinya di bawah kordinasi Luhut Panjaitan, membuat kemarahan Freeport terkait tidak boleh diperpanjangnya Kontrak Karya Freeport. “Hal ini berdampak negatif kepada kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan dananya,” jelasnya, “Nah, sudah jelas siapa sebenarnya dari Menteri-menterinya Pak Joko Widodo yang kerja benar dan berhasil memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintahan Joko Widodo serta kerja benar tapi memberikan dampak negatif bagi kinerja pemerintahan Joko Widodo serta di mata investor asing,” tandasnya. “Nah, kalau sudah begini yang dilakukan Menteri ESDM di bawah koordinasi Luhut Panjaitan, bagaimana para investor di sektor infrastruktur akan berani mendanai proyek-proyek infrastruktur pak Joko Widodo yang bernilai 5000 triliun,” tambahnya. Oleh Karena itu, tegas Arief, “Pak Joko Widodo sebaiknya mulai segera melakukan penilaian yang objektif dan tidak perlu lagi takut hanya karena ada Menteri yang mantan Timsesnya saat Pilpres lalu tidak melakukan penilaian yang objektif terhadap menteri tersebut.” (Red)