Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas membuat keputusan di sektor ESDM, karena akan memiliki implikasi yang negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional. “Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina, Jokowi juga harus tegas dan tidak mudah diintervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor crude oil dan BBM dibubarkan,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada Obsessionnews.com, Senin (27/2/2017). Ia melihat, ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berintial MR, GY yang coba coba melalui seorang menteri kabinet kerja yang ingin memulai kembali pratek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan Jadi kaki tangan para mafia. “Calon Dirut tersebut memang dari legacy pertamina yang masih aktiv , tapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina,” beber Pentolan Gerindra. Jadi, menurut Arief, kalau Pertamina terus dikuyo kuyo dan bukan dipimpin oleh bukan Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina, dan sudah teruji dan punya prestasi bagus, serta berani menolak intervensi gerombolan mafia Impor minyak, maka jangan harap semua program Jokowi untuk menciptakan ketahanan energi akan terealisasi. “Yang ada, mafia migas yang tersangkut ‘papa minta saham’ Freeport serta pengemplang pajak GY come back merampok negara lewat Pertamina,” tandas wakil Prabowo Subianto ini.\ Lalu, lanjutnya, persoalan Kontrak Karya Freeport yang tidak diperpanjang Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. “Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen,” tambahnya. “Ini Pak Joko Widodo juga harus hati-hati dan jangan mau diadu adu sama Amerika Serikat karena akan berakibat fatal bagi perekonomian dan politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan Pak Jokowi-JK,” tutur Arief Poyuono. Sebab, tegas dia, Pemerintah Amerika Serikat (AS) itu sangat memproteksi perusahanan multinasional nya yang berinvestasi di luar AS, dan ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA. “Di sini Pak Jokowi harus cerdas sepertinya group penganggu Freeport dan berusahan mengacaukan investasi Freeport hampir sama dengan group ‘Papa Minta Saham’ Freeport yang ingin memojokkan Pak Jokowi untuk diadu domba dengan pemerintah AS serta mendiskreditkan Pak Jokowi di mata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia selama era Jokowi,” paparnya. “Jadi, kan aneh juga kenapa Gas Tangguh yang dijual murah-murah ke China kok juga tidak dipermasalahkan oleh Menteri ESDM untuk dilakukan rekontrak karena sangat rugi Indonesia memberikan pengelolahan gas kepada pihak China,” bongkar Arief. “Jadi Pak Jokowi jangan mau datur-atur oleh gerombolan ‘Papa Minta Saham’ yang coba merampok Pertamina lagi dan jadi calo Freeport,” pungkas Wakil Ketua Umum Gerindra. (Red) [caption id="attachment_180293" align="aligncenter" width="640"] Prabowo Subianto dan Arief Poyuono.[/caption]