KKP Banyak PR, Menteri Susi Berbenah
Jakarta, Obsessionnews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti terus membenahi organisasi yang ia pimpin. Penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara terus menerus menjadi prioritasnya. Seperti hari ini, Jumat (20/1/2017), di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Menteri Susi melantik Laksda Eko Djalmo Asmadi sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya KP. “Dari aspek sumber daya manusia, kita juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai," ucap Susi. Tak hanya melantik pejabat baru, Susi juga akan melakukan pertajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi overlapping dan pemborosan di tubuh KKP. “Kita selesaikan dengan cepat dan efisien,” harapnya. 
Menteri Susi menilai, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem tugas merupakan hal penting yang dilakukan. Ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah KKP yang belum selesai. “Masih banyak ‘PR’ yang belum bisa kita selesaikan, diantaranya pembangunan sarana prasarana, pengawasan, penataan kelembagaan, penanganan ABK asing, dan lain-lain,” jelas wanita asal Panggandaran, Jawa Barat ini. Menurutnya, Pelantikan Laksda Eko dapat mempercepat penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting menurut Susi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Salah satunya perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Lokasi pembangunan SKPT meliputi: Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang. Ia juga berharap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta disalurkan ke 12 lokasi SKPT. Ini berguna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelumnya, Eko Djalmo menjabat sebagai Deputi Bid Pengkajian dan penginderaan Wantannas. Ia merupakan salah satu dari 26 orang Perwira Tinggi TNI penerima “Bintang Yudha Dharma Pratama” yang disematkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, pada 20 Januari 2016. (Popi Rahim)
Menteri Susi menilai, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem tugas merupakan hal penting yang dilakukan. Ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah KKP yang belum selesai. “Masih banyak ‘PR’ yang belum bisa kita selesaikan, diantaranya pembangunan sarana prasarana, pengawasan, penataan kelembagaan, penanganan ABK asing, dan lain-lain,” jelas wanita asal Panggandaran, Jawa Barat ini. Menurutnya, Pelantikan Laksda Eko dapat mempercepat penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting menurut Susi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Salah satunya perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Lokasi pembangunan SKPT meliputi: Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang. Ia juga berharap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta disalurkan ke 12 lokasi SKPT. Ini berguna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelumnya, Eko Djalmo menjabat sebagai Deputi Bid Pengkajian dan penginderaan Wantannas. Ia merupakan salah satu dari 26 orang Perwira Tinggi TNI penerima “Bintang Yudha Dharma Pratama” yang disematkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, pada 20 Januari 2016. (Popi Rahim) 
Share:
