Jakarta, Obsessionnews.com – Putri Bung Karno, Dr (HC) Hj. Rachmawati Soekarnoputri SH bersama sembilan tokoh ditangkap polisi pada pagi hari jelang aksi 2 Desember 2016 atas dugaan rencana makar terhadap Presiden Jokowi. Ternyata, Rachmawati pada 20 November 2016 diketahui telah melakukan diskusi konsolidasi tokoh nasionalis bertema “Kembali ke kiblat bangsa” yang digelar diAula Dr Ir Soekarno, Kampus Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta. Ada tiga topik utama dalam diskusi konsolidasi tersebut, yakni: (1) Merespon penanganan kasus Penistaan Agama, (2) Membedah permasalahan yang muncul Pasca Amandemen UUD 45, (3) Menilai ulang posisi dan strategi Bangsa dalam Persaingan Global. Rachmawati memaparkan, forum diskusi konsolidasi ini bermaksud untuk merapatkan barisan seluruh elemen bangsa perihal persoalan-persoalan yang tengah melilit Indonesia sebagai bangsa yang besar. Kronisnya persoalan bangsa saat ini sebagai dampak dari UUD 2002 hasil amandemen yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila dan harapan para pendiri bangsa. “Tidak ada kata lain, solusinya adalah kembali pada UUD 1945 yang asli,” tandasnya. Ia menegaskan, banyak alasan kenapa harus kembali kepada UUD 1945 asli, beberapa diantaranya yaitu: Kondisi Indonesia saat ini mirip dengan era kolonial (pernyataan Bambang Brojonegoro-Kepala Bappenas RI), dimana Indonesia tidak berdaya untuk mempertahankan seluruh pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi habis oleh pihak asing. “Kapitalis barat dan timur secara terang benderang sudah menggerus habis seluruh potensi bangsa melalui sistem yang mereka bangun untuk menguasai Indonesia pada berbagai sektor vital bangsa ini,” ungkap Rachmawati. Menurut dia, Indonesia sudah tersandera oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses luar biasa dalam mengatur seluruh sistem negara untuk kepentingan global. Model Liberal kapitalistik yang tengah mengungkung Indonesia saat ini sudah ‘menodai dan menciderai’ amanat Proklamasi dan UUD 1945. “Penistaan agama oleh penguasa yang fasis, menjadi tontonan rakyat yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan dan kehidupan serta kenyamanan seluruh umat beragama di Indonesia. Ironisnya, penguasa justru memutarbalikkan fakta, terjadinya dikotomi antar kelompok agama dan nasionalis serta memperlihatkan manuver-manuver politik untuk mempertahankan ‘sang penista agama’ agar terhindar dari jerat hukum,” bebernya. “Fakta ini jelas mengobrak-abrik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah ditanam secara arif dan bijaksana dan kokoh oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh penguasa rezim ini sudah mengarah pada penghancuran Indonesia secara terstruktur dan ter-sistem dengan rapi,” ungkapnya pula. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang mendirikan UBK ini mengemukakan, Soekarno sejak tahun 1957 sudah mengingatkan kepada kita semua untuk ‘waspada terhadap bentuk imperialisme global dan kuning, yang akan menghancurkan Indonesia’. “Penguasa sudah melakukan politik adu domba dengan sangat transparan dan diungkapkan secara jelas. Aksi damai bela Islam tanggal 4 November 2016 yang secara damai, tertib dan santun dilakukan oleh 2 juta lebih untuk menuntut tegaknya keadilan bagi penista agama, namun diputarbalikkan sebagai bentuk perlawanan rakyat guna menjatuhkan rezim kekuasaan Jokowi,” ujar Rachmawati. “Fitnah terjadi dimana-mana dan umat Islam yang menjadi korban. Tetapi, gerakan paham komunisme yang kini sudah mulai masuk ke Indonesia secara massif dan ter-struktur, dibiarkan masuk dengan sebebas-bebasnya,” tambahnya. Hal ini, jelas dia, ditandai dengan gelombang orang-orang etnis Cina yang diimpor masuk ke Indonesia sebagai buruh di berbagai sektor ekonomi, secara bergelombang masuk dengan bebas, dan semuanya telah memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, bisa saja mereka adalah para intelejen yang memang sengaja dikirim masuk ke Indonesia. “Dosa-dosa politik rezim penguasa Jokowi sudah sangat kronis. Kerusakan sistem tatanegara, menumpuknya utang negara yang sudah melewati 4000 triliun, akal-akalan kebijakan ‘Tax Amnesty’ yang sejatinya hanya melindungi para perampok uang rakyat, masalah korupsi besar-besaran, projek infrastruktur terbengkalai dan hampir seluruhnya dikerjakan oleh pihak asing, hingga beredarnya uang yang ber-logo palu arit dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang menyimpang,” terang Rachmawati. Kondisi Indonesia yang sudah demikian terpuruk, lanjut dia, adalah jelas mencerminkan kegagalan Jokowi sebagai Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan amanat Proklamasi dan UUD 1945. “Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi dasar bahwa Indonesia harus kembali kepada kiblat bangsa yaitu dengan cara mengembalikan fungsi negara pada pondasinya semula yaitu kembali ke UUD 1945 asli, serta rezim Jokowi yang ‘pembohong’ dan ‘berkhianat’ harus dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR RI karena sudah terlalu banyak kebijakan-kebijakannya yang menyimpang,” paparnya dalam diskusi konsolidasi sejumlah tokoh. (Ars)