Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyoroti pernyataan sikap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai dana haji bisa saja digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. Ia mempertanyakan Bambang yang mengatakan total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Menteri PUPR gagal tarik Investor untuk proyek Infrastruktur membuat Bappenas kehilangaan akal dengan wacana gunakan dana setoran haji untuk bangun proyek  infrastruktur,” kata Arief Poyuono, Jumat (13/1/2017). Menurutnya, sangat beresiko dana haji digunakan untuk langsung membiayai proyek infrastruktur karena resiko dan return of investmennya sangat lama. “Mungkin kalau diinvestasikan dalam bentuk pembelian surat utang negara atau sukuk sangat mengurangi resiko kerugian yang akan ditanggung dari penempatan dana setoran haji yang saat ini sudah berjumlah 70 triliun,” ungkap Arief. Wakil Ketua Umum Gerindra mengingatkan, sangat beresiko jika diinvestasikan ke pembangunan proyek infrastruktur. “Sebab, dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah rawan dengan mark-up dan korupsi, serta banyak yang mangkrak proyek Kementerian PUPR,” paparnya. “Selama maraknya mafia di PUPR sekarang dalam setiap  pembangunan  proyek infrastruktur maka akan sangat beresiko dana setoran jemaah haji digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Nah, jika saat dana setoran haji diperlukan untuk pembiayaan haji seperti charter pesawat. charter fasilitas haji yang ada di Arab Saudi tahu tahu dana tidak ada akan memicu kemarahan para jemaah haji,” tambahnya. Menurut Arief, yang paling benar itu bagaimana Bapennas mendorong untuk bisa berdirinya Bank Tabung Haji akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat ,dan makin memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung usaha sektor UKM dimana banyak pelaku usaha sektor UKM didaerah daerah yang menjadi tamu Allah di tanah suci, Dengan dukungan dana haji yang terhimpun yang nantinya ditaruh di Bank Tabungan Haji akan lebih banyak bermanfaat mendukung sektor UKM yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat . “Jadi tolonglah jangan dana setoran dari calon calon Tamu Allah dimain-mainkan, sebab akan sangat sensitif,” pintanya. “Jadi gini ya, ketidakmampuan mencari dana untuk membiayai proyek infrastruktur karena kreditor sudah tahu akan buruknya sistim tender proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR, yang banyak dikuasai para mafia infrastruktur dan broker-broker tidak jelas dan membuat harga menjadi tidak ekonomis,” duga Arief. “Jadi tolong janganlah dikorbankan dana milik tamu tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji hanya karena ingin sukses dalam proyek pembangunan Infrastrutur impian pak Joko Widodo, masih banyak cara unttuk mencari sumber pendanaan dari tempat lain, asal pemerintahan Joko Widodo bisa meyakinkan investor dan mengurangi hambatan investor genuine untuk berinvestasi,” tuturnya. (Red)