Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi mengungkapkan komunikasi dengan partai politik khusus pendukung pemerintah sangat penting untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penguatan kebangsaan. Walaupun pertemuan dengan pimpinan parpol sering kali dilakukan, namun ke depan komunikasi akan diintensikan lagi. "Memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi sehingga semuanya menjadi tersambung dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, bangsa, dan negara itu bisa dibicarakan bersama-sama," ujar Presiden Jokowi usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11/2016). Tidak hanya itu, konsolidasi kebangsaan bersama sejumlah tokoh juga akan terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut diperlukan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam dan majemuk. Kesadaran tersebut penting kiranya untuk ditumbuhkan agar masyarakat dapat saling memahami dan menghormati satu dengan lainnya. "Tetap perlu dilanjutkan terus, tidak ada habisnya konsolidasi kebangsaan dan kenegaraan. Karena ini untuk mengingatkan kita semuanya mengenai pentingnya kita tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang isinya beragam dan majemuk. Terus kita ingatkan, saya kira tidak hanya ke tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, TNI-Polri, saya kira juga penting sekali untuk anak-anak muda," terang presiden. Dalam pertemuan dengan Cak Imin, setidaknya terdapat tiga hal yang dibicarakan keduanya. Pertama, yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Kedua, yang berkaitan dengan perkuatan sistem presidensial, dan yang ketiga, masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensifkan lagi. Cak Imin beranggapan bahwa saat ini diperlukan kejelasan mengenai penerapan sistem presidensial agar tidak terlampau parlementer. Ia melaporkan kepada presiden bahwa sedang ada pertemuan alim ulama yang membahas tentang konstitusi terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang salah satunya ialah penegasan sistem presidensial tersebut. "Ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer. Banyak hal yang substansi seperti itu, misalnya salah satunya mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR? Mengangkat duta besar apakah perlu ke DPR? Ini penguatan presidensial yang telah dibahas oleh para kyai, para ulama, untuk menyempurnakan sistem demokrasi," ungkap Cak Imin. Lebih lanjut, Cak Imin juga menerangkan soal RUU Pemilu yang pembahasannya dipimpin oleh fraksi PKB sebagai ketua panitia khususnya. Keduanya berbincang mengenai bagaimana agar Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lebih transparan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. "Saya laporkan kepada Pak Presiden ada banyak opsi agar Pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa, dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi," ujarnya. (Has)