Jakarta, Obsessionnews.com - Kementerian BUMN secara legal tidak melakukan pembinaan BUMD karena kewenangannya terbatas pada pembinaan BUMN. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, Kementerian BUMN RI dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016). “Namun dalam pelaksanaan tugas BUMN di lapangan, kami arahkan kerjasama BUMN dengan BUMD di daerah, namun juga tidak ada ketegasan harus dengan BUMD karena ada juga pengusaha-pengusaha lokal yang bisa dijadikan mitra,” papar Hambra. Dalam kesempatan tersebut, Hambra menyampaikan beberapa faktor lain mengapa Kementerian BUMN belum fokus kepada BUMD. “BUMD sangat beragam di daerah dengan berbagai macam karakter dan kinerja, kami juga belum punya data berapa banyak kita kerja sama dengan BUMD namun memang ada kerjasama dengan BUMD, dan memang belum menjadi program spesifik untuk kerjasama dengan BUMD. Nah BUMN yang merupakan perusahaan profesional yang diatur oleh pemerintah pusat tapi masih banyak bumn yang belum sesuai harapan kita, jadi memang perlu persiapan khusus untuk merangkul BUMD”, tandasnya. Menurut Hambra, BUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan untuk menunjang Program Pemerintah. Arah pembinaan BUMN adalah kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan serta pemerataan kesetaraan. Mayoritas belanja modal bumn difokuskan pada proyek infrastruktur, dengan lebih cepat merealisasikan belanja modal, BUMN membantu pemerintah dalam mengakselerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. Pada sesi diskusi Senator Jambi Abu Bakar Jamalia menyampaikan agar beberapa BUMN digabung, “Setelah merdeka 70 tahun, berita tentang laporan Keuangan BUMN ini sering merugi terus, mungkin baiknya digabungkan saja BUMN, apa penerimaan negara dari BUMN juga belum maksmal, saya sarankan agar bisa digabungkan bumn persektor bidangnya misalnya bidang pertanian dan atau bidang lainnya yang dirasa perlu”, katanya, dirinya juga meminta agar disinergikan BUMN,BUMD dan BUMDES itu harus diperhatikan. Senator Kepulauan Riau Hari Pinto, menyoroti soal fasilitas di daerah kepulauan, “Di Kepri, BUMD seharusnya bisa disentuh oleh pemerintah pusat agar lebih baik dan bermanfaat bagi masyasrakat disana. Kemudian masalah pelabuhan Telkom, PLN itu masih jadi masalah di kepri. Saya juga berharap penempatan profesional itu jangan ada titipan rekan partai sehingga BUMD tu bisa berjalan dengan baik. Senada dengan Hari Pinto, Ketua Komite IV Ajiep juga menyampaikan tentang perekrutan Sumber Daya Manusia di BUMN, “SDM BUMN kita banyak tenaganya titipan partai, bagaimana profesionalismenya, wamenkeu jadi komisaris di pertamina apakah tiedak ada profesional lain yang dihimpun dan didaftar di kementerian BUMN?” paparnya. Sementara senator NTT Adrianus Garu berkomentar tentang efektifitas BUMN, “Saya sering bermitra dan melakukan kajian dengan BUMN dan swasta, itu biayanya BUMN lebih mahal dari swasta tapi laporan keuangannya selalu merugi. Pada penutupan acara, Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis menjelaskan beberapa hal penting. Penyertaan Modal Negara (PMN) besar ada di PLN karena harus membangun 35ribu megawatt yang butuh dana yang besar, ada juga yang diantaranya hasil dari efisiensi pln, pln dalam 3 tahun terakhir mampu menekan subsidi yang sangat rendah. “BUMN tidak pernah dapat subsidi pemerintah, bumn hanya menjalankan subsidi nanti ada penggantian belakangan setelah diverifikasi BPK. Pada saat ada surat tugas dari pemerintah maka wajib dijalankan walaupun nanti ada kecendurngan rugi, kerugian tersebut akan ditutupi pemerintah sesuai dengan uu Bumn”, tutup Hambra. (Red)