Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi mengakui postur APBN dalam dua tahun ke depan, tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang kurang lebih membutuhkan Rp 4.900 triliun. Karena itu, partisipasi swasta untuk bisa menggerakan ekonomi nasional sangat diperlukan. "Kalau kita lihat di APBN kita perkiraan kita dalam lima tahun hanya Rp1.500 triliun. Sehingga, kekurangan itu harus diisi swasta, BUMN, PPP," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016). Rapat terbatas kali ini mengangkat topik "Pembiayaan Investasi Non APBN". Hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mentan Amran Sulaiman, Mensesneg Pratikno, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu memakai APBN maupun APBD. Pemerintah membuka peluang sebanyak-banyaknya keterlibatan swasta untuk pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah. "Baik yang bersifat dari swasta murni, ‎baik yang berasal dari BUMN dan juga dari PPP dengan jaminan non anggaran pemerintah. Kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi," tegasnya. "Dan saya kira juga berkali sampaikan, berikan swasta. Kalau swasta mau, langsung dikerjakan kalau nggak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Kalau BUMN dan BUMD nggak mau, karena memang secara hitung-hitungan return dan IRR nya tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan," tambah Presiden. Menurut Jokowi, Inve‎stasi non pemerintah terutama di sektor infrastruktur tidak muncul begitu saja. Namun, perlu didorong dengan melakukan upaya khusus. Oleh sebab itu, kata Presiden pemerintah harus melakukan terobosan yang cepat, jangan hanya terjebak pada rutinitas, bekerja hanya business as usual. Dan koordinasi, konsolidasi antara K/L menjadi faktor kunci. "Harus kita dorong, harus kita siapkan, harus kita fasilitasi, harus dilakukan upaya khusus. Saya kira semua K/L harus betul-betul melakukan ini. Mendorong, menyiapkan fasilitas dan dilakukan dengan upaya-upaya khusus," kata Presiden. Di sisi lain, pihak swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan. Jika tertarik, maka dukungan untuk pengurusan izin, menjamin kepastian usaha mereka juga harus dikawal. Selain itu perlu juga memahami permasalahan umum dan infrastruktur adalah penyediaan permodalan. "Sehingga perlu dilakukan terobosan dalam sumber-sumber pembiayaan, ini Pak Menko saya kira kita harus juga menuju mengarah kesana. Seperti peningkatan penyertaan langsung dari lembaga pengelola dana pensiun misalnya, atau dari asuransi, dan setelah itu juga harus dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik," pungkas Jokowi. Dengan begitu, Jokowi berharap investasi non anggaran pemerintah bisa betul-betul semakin meningkat. "Saya melihat loncatan dalam dua tahun ini dapat dikatakan belum. Padahal yang ngantri banyak. Sehingga kita harapkan ini menjadi evaluasi kita semuanya," tutup Presiden. (Has)