Jakarta, Obsessionnews.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, demo bersar-besaran dari Ormas Islam terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama alias Ahok tidak ada kaitanya dengan Pilgub DKI. Menurutnya, mereka hanya meminta Ahok diproses secara hukum meski sudah meminta maaf kepada Umat Muslim. Justru yang perlu ditegaskan di sini, kata Fadli, apakah Polisi berani memeriksa Ahok, yang diusung oleh Partai-partai pendukung pemerintah. "Sekarang kita sudah lihat sendiri ada demo besar. Demo terbesar dalam tahun ini yang meminta perhatian aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (17/10/2016). Kasus Ahok juga dianggap sebagai ujian terbesar Polisi, apakah lembaga hukum ini bisa menjalankan tugas tanpa ada tekanan dan intervensi dari penguasa. Kalau tidak diproses, ia curiga aparat penegak hukum tak lagi netral.‎ "Kalau tak diproses hukum, masyarakat menilai aparat penegak hukum tak netral dan tak berlaku adil. Ini negara hukum. Kalau tak diproses sudah terjadi pelanggaran konstitusional. Kalau mau damai harus ada proses hukum yang adil," kata Fadli. Demi mengawal kasus ini, Fadli meminta Komisi III untuk mengundang Polri. ‎"Saya kira sejauh ini sedang bekerja memproses ini. Kita beri waktu memproses ini. Kecuali Komisi III mengatakan tidak ada kasus. Ini masih dalam proses, kita tunggu prosesnya sudah sejauh mana dan saya kira mereka pasti memikirkan ini harus ada proses hukum," jelasnya. (Albar)