Jakarta, Obsessionnews.com - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (Agus SBY) ‎menolak adanya kontrak politik dengan parpol pendukungnya, dengan alasan kontrak politik seringkali membuat calon tersandera sehinga tidak bebas dalam menjalankan program kerjanya. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai bahwa kontrak politik dalam rangka memberikan program positif kepada warga menjadi penting, asal tidak bertentangan dengan undang-undang (UU). "Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Jangan sampai kontrak politik hanya untuk mengelabui atau angin surga," kata Yandri di Gedung DPR, Rabu (12/10/2016). Yandri menjelaskan kontrak politik yang dimaksud bukan untuk melayani kepentingan elit. Namun sebaliknya, dalam rangka memberikan pencerahan terhadap masyarakat, melakukan pendidikan politik dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. "Bukan dalam rangka dikibuli atau dibohongi dengan janji yang tidak mendidik. Tapi kalau kontrak politik dalam rangka menata Jakarta lebih baik sesuai peraturan perundang-undangan," kata Yandri. [caption id="attachment_123830" align="aligncenter" width="640"] Agus SBY[/caption] Sebelumnya, saat menyambangi warga di rumah susun (rusun) Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa, 11 Oktober 2016, bakal calon Gubernur Agus Yudhoyono berbicara soal sikapnya terkait kontrak politik. "Saya paling menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik. Buat saya bagi seorang gubernur insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," ujar Agus. (Albar)