Jakarta, Obsessionnews.com - Indonesia menjadi lahan terbesar bagi Google untuk mencari keuntungan triliunan rupiah, terutama dari iklan. Namun, sayang google tidak mau membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di tanah air. Alasannya, Google Indonesia hanya beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Menyikapi ini, Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi berinisiatif mengadakan diskusi dengan tema “Kewajiban Pajak dan Filter Konten Bagi Raksasa Digital, Serta Literasi Digital Untuk Kepentingan Nasional Indonesia” di Kantor Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jalan Kembang Raya No 6, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016). Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria mengatakan, ‎saat ini memang terjadi persaingan usaha yang tidak sehat terutama di media sosial yang mengunakan mesin pencari melalui Google. Media sosial saat ini membayar pajak Google, mesin pencari tidak. "Kita harus memahami bahwa google itu bukan sosial murni tapi juga bagian dari bisnis. Sebab data data pengguna dan apa yang dilakukan pengguna direkam langsung oleh mereka," ujar Hariqo Menurutnya, banyak masyarakat yang masih awam memahami cara kerja google sebagai mesin pencari. Meski dianggap banyak memberikan manfaat. Namun, ‎sekian banyak data yang ada diinternet bisa diolah oleh mereka untuk memahami kecenderungan masyarakat. "Ini yang kemudian dijadikan dijadikan alat tawar dengan pemasang iklan. Akhirnya muncul iklan-iklan yang tidak diundang ke ruang-ruang pribadi kita. Nah, jika iklan di televisi, radio, koran, media online ada yang mengawasi, sedangkan iklan-iklan digital ini tidak," terangnya. Sementara itu, ‎ Agus Sudibyo, Mantan Anggota Dewan Pers, Kaprodi Komunikasi Massa di Akademi Televisi Indonesia, yang menjadi pemateri dalam acara tersebut mengatakan, di era teknologi informasi ini google sebagai raksasa digital punya kemampuan cukup tinggi untuk menguasai data yang bersifat rahasia. Berbicara literasi digital, ‎meminta penyedia layanan over the top melakukan filter konten, agar tidak ada muatan yang bertentangan dengan Pancasila, UU 1945, atau muatan lain yang mengancam kerusuhan di Indonesia, dan mengancam keutuhan NKRI. Pasalnya, konten itu akan menambah merugikan Indonesia. "Ini bisa jadi merugikan bagi kita sendiri. Kenapa, karena di saat google tidak mau membayar pajak kepada negara. Justru konten negatif tentang Indonesia bisa di konsumsi oleh mereka untuk ‎kepentingan lain," tuturnya. Hariqo menambahkan, persoalan ini harus dicermati agar masyarakat bisa menyadari bahwa media sosial harus bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional. Pasalnya, dengan banyaknya orang yang membuat konten dengan yang positif maka secara tidak langsung negara akan diuntungkan. ‎"Semakin banyak konten positif yang diupload di internet menunjukan semakin kreatif suatu bangsa. Karenanya generasi muda Indonesia tidak boleh hanya sekadar bisa copy-paste, downloader, tapi juga uploader," jelasnya. ‎(Albar)