Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya terkait dengan skema pembiayaan dari program-program pemerintah. Presiden menyebut bahwa program prioritas pemerintah tak selalu ataupun harus dibiayai oleh APBN. "Kita harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga," saat memimpin rapat terbatas mengenai APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2016). Presiden Jokowi membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dirinya memberikan prioritas utama bagi pihak swasta yang ingin berperan serta. "Inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya. Jika tidak ada yang mau ambil, maka diberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD. Baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira langkah-langkah seperti ini akan terus kita lakukan," tambahnya. Jokowi turut menyinggung kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, diinstruksikan oleh Presiden untuk terus melakukan deregulasi sekaligus mengawal implementasinya. Presiden mengeluhkan masih adanya aturan-aturan baru yang pada implementasinya dapat menyulitkan investasi. "Karena saya lihat sudah ada yang dipotong tapi muncul lagi aturan-aturan di tingkat bawah menteri yang menurut saya sangat mengganggu. Nanti akan saya tunjukkan," lanjutnya. Menutup pengantarnya, Presiden juga ingin memastikan bahwa lamanya waktu bongkar muat petikemas di semua pelabuhan benar-benar dibenahi. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan menghilangkan inefisiensi di semua lini. "Khusus untuk menekan angka 'dwelling time', Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan kita," tegas Presiden. (Has)