Hangzhou, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi meminta komitmen negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan seimbang. Jokowi mengingatkan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. "Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," tegas Jokowi dalam  KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, Senin (5/9/2016). Guna mewujudkan hal tersebut, Jokowi mendorong negara-negara anggota G20 untuk salah satunya menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif. "Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," ungkap Presiden Jokowi. Berdasar kenyataan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Hal tersebut diserukan oleh Presiden agar perdagangan antar negara tidak mengalami hambatan yang berarti. "Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," ujarnya. Selain itu, Jokowi juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Jokowi menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air. "Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," tambahnya. Adapun terkait dengan investasi, di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah  kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum tersebut. "Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," jelasnya. (Has)