Angkat Kembali Arcandra Sebagai Menteri Lebih Banyak Mudaratnya Bagi Jokowi
Jakarta, Obsessionnews.com - Wacana pengangkatan kembali mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, saat ini sedang tren. Dan tentu menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro umumnya memakai dalih legal formal dan perspektif pragmatisme utilitarian. Sedangkan pihak yang kontra lebih menekankan aspek etika dan perspektif politik, utamanya implikasinya erhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dan efektivitas kinerja kabinet. [caption id="attachment_149212" align="alignright" width="284"]
Muhammad AS Hikam.[/caption] Pengamat politik Muhammad AS Hikam termasuk yang tidak setuju dengan pengangkatan ulang Arcandra dengan alasan etik dan politik. Menurut Hikam dalam tulisannya di akun Facebooknya, Senin (5/9/2016), secara etik mengangkat kembali Arcandra yang sudah jelas pernah melanggar aturan terkait kewarganegaraan secara tidak jujur, akan berimbas pada moral Jokowi sebagai pemimpin yang selama ini dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan, kejujuran, dan kesederhanaan itu. Reaksi yang deras menentang wacana pengangkatan ulang di ranah publik merupakan salah satu indikasinya. “Pihak-pihak yang memakai alasan legal formal hanya bertumpu pada hak prerogatif Presiden. Merela lupa atau pura-pura lupa bahwa hak prerogatif sama sekali tidak absolut alias tidak bisa dipakai semaunya,” kata Hikam. Ia menambahkan, mengangkat Arcandra yang bukan WNI adalah pelanggaran UU. Dan ketika Arcandra diberhentikan hal itu berarti pemerintah mengoreksi kesalahan tersebut. “Ketika pemerintah mau cepat-cepat memulihkan kewarganegraan Arcandra dan kemudian bermaksud mengangkat kembali sebagai menteri, maka pemerintah terkesan tidak menganggap serius masalah kewarganegaraan yang sejatinya merupakan komponen utama keberadaan negara itu,” tutur Hikam. Dari sisi politik, lanjutnya, implikasi yang bisa muncul adalah degradasi legitimasi moral terhadap pemerintah Jokowi yang akan menambah beban Jokowi yang kini sudah cukup besar. Belum lagi jika diperhitungkan bahwa lawan-lawan politiknya akan memanfaatkan kasus pengangkatan kembali Arcandra untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. “Bisa saja saat ini para politisi mengatakan tidak ada masalah jika Arcandra diangkat lagi, tapi tak ada jaminan bahwa mereka akan 'balik kucing' ketika simpati publik berbalik,” tandasnya. Selain itu jika Jokowi benar-benar mengangkat kembali Arcandra secara terburu-buru, kata Hikam, akan kuat kesan Jokowi tidak memiliki independensi. Karena hanya mengikuti kemauan para sponsor yang punya kepentingan kepentingan tertentu. Di sisi lain bagi Arcandra sendiri ketika seandainya kembali jadi menteri pun akan menghadapi berbagai resistensi yang kuat karena lemahnya moral pihak yang mengangkatnya. Hikam mengungkapkan dari perspektif politik manfaat pengangkatan kembali Arcandra sebagai menteri tidak banyak. Justru mudaratnya yang mungkin lebih banyak. Hikam menyarankan Jokowi lebih baik menggunakan prinsip meninggalkan kerusakan yang sudah jelas ketimbang memburu manfaat yang belum jelas dalam urusan ini. Hikam yakin masih banyak putri dan putra Indonesia yang punya kualifikasi dan kemampuan yang sama atau lebih baik dari Arcandra. Seperti diketahui Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari posisi Menteri ESDM, Senin (15/8) lalu. Keputusan itu sekaligus menanggapi polemik yang berkembang terkait status dwi kewarganegaraan Arcandra. Arcanda diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Presiden mencopotnya hanya berselang sekitar 20 hari dari pelantikannya pada 27 Juli lalu. Selanjutnya Jokowi menunjuk Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas sampai ada Menteri ESDM definitif. (@arif_rhakim)
Muhammad AS Hikam.[/caption] Pengamat politik Muhammad AS Hikam termasuk yang tidak setuju dengan pengangkatan ulang Arcandra dengan alasan etik dan politik. Menurut Hikam dalam tulisannya di akun Facebooknya, Senin (5/9/2016), secara etik mengangkat kembali Arcandra yang sudah jelas pernah melanggar aturan terkait kewarganegaraan secara tidak jujur, akan berimbas pada moral Jokowi sebagai pemimpin yang selama ini dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan, kejujuran, dan kesederhanaan itu. Reaksi yang deras menentang wacana pengangkatan ulang di ranah publik merupakan salah satu indikasinya. “Pihak-pihak yang memakai alasan legal formal hanya bertumpu pada hak prerogatif Presiden. Merela lupa atau pura-pura lupa bahwa hak prerogatif sama sekali tidak absolut alias tidak bisa dipakai semaunya,” kata Hikam. Ia menambahkan, mengangkat Arcandra yang bukan WNI adalah pelanggaran UU. Dan ketika Arcandra diberhentikan hal itu berarti pemerintah mengoreksi kesalahan tersebut. “Ketika pemerintah mau cepat-cepat memulihkan kewarganegraan Arcandra dan kemudian bermaksud mengangkat kembali sebagai menteri, maka pemerintah terkesan tidak menganggap serius masalah kewarganegaraan yang sejatinya merupakan komponen utama keberadaan negara itu,” tutur Hikam. Dari sisi politik, lanjutnya, implikasi yang bisa muncul adalah degradasi legitimasi moral terhadap pemerintah Jokowi yang akan menambah beban Jokowi yang kini sudah cukup besar. Belum lagi jika diperhitungkan bahwa lawan-lawan politiknya akan memanfaatkan kasus pengangkatan kembali Arcandra untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. “Bisa saja saat ini para politisi mengatakan tidak ada masalah jika Arcandra diangkat lagi, tapi tak ada jaminan bahwa mereka akan 'balik kucing' ketika simpati publik berbalik,” tandasnya. Selain itu jika Jokowi benar-benar mengangkat kembali Arcandra secara terburu-buru, kata Hikam, akan kuat kesan Jokowi tidak memiliki independensi. Karena hanya mengikuti kemauan para sponsor yang punya kepentingan kepentingan tertentu. Di sisi lain bagi Arcandra sendiri ketika seandainya kembali jadi menteri pun akan menghadapi berbagai resistensi yang kuat karena lemahnya moral pihak yang mengangkatnya. Hikam mengungkapkan dari perspektif politik manfaat pengangkatan kembali Arcandra sebagai menteri tidak banyak. Justru mudaratnya yang mungkin lebih banyak. Hikam menyarankan Jokowi lebih baik menggunakan prinsip meninggalkan kerusakan yang sudah jelas ketimbang memburu manfaat yang belum jelas dalam urusan ini. Hikam yakin masih banyak putri dan putra Indonesia yang punya kualifikasi dan kemampuan yang sama atau lebih baik dari Arcandra. Seperti diketahui Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari posisi Menteri ESDM, Senin (15/8) lalu. Keputusan itu sekaligus menanggapi polemik yang berkembang terkait status dwi kewarganegaraan Arcandra. Arcanda diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Presiden mencopotnya hanya berselang sekitar 20 hari dari pelantikannya pada 27 Juli lalu. Selanjutnya Jokowi menunjuk Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas sampai ada Menteri ESDM definitif. (@arif_rhakim)
Share:
