Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengunakan beberapa strategi untuk mengurangi defisit anggaran berjalan, salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ,misalnya pemberian Tax amnesty pada wajib pajak terhutang dan wajib pajak yang memiliki aset diluar negeri. “Tapi kebijakan ini tidak akan berjalan efektif karena situasi perekonomian dalam negeri yang sedang lesu dan maraknya industri dan pertokoan yang gulung tikar akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya biaya ekonomi, seperti mahalnya biaya energi di Indonesia,” paparnya kepada Obsessionnews.com, Senin (15/8/2016). Ia menambahkan, lesunya perekonomian Singapura juga berdampak pada kegagalan repatriasi dana-dana dari Singapura dengan fasilitas tax amnesty. “Untuk mengurangi defisit fiskal, pemerintah kemungkinan akan menggunakan kombinasi kebijakan yaitu cut government spending dan menaikan pajak. Sebenarnya, faktor kuncinya  adalah waktu Dan  rencana pengurangan deficit,” tutur Arief. Jika negara tersebut sudah dalam resesi, lanjut dia, hal itu jauh lebih sulit untuk mengurangi defisit karena konsolidasi fiskal cenderung memperburuk situasi ekonomi yang mengarah ke pendapatan pajak yang lebih rendah. “Dalam beberapa penyebab, penghematan bahkan bisa bumerang makin terperosok ke depresi ekonomi,” tandas pentolan Gerindra. [caption id="attachment_54830" align="aligncenter" width="640"] Arief Poyuono saat bersama Jokowi[/caption] Arief mengingatkan, cara terbaik untuk mengurangi defisit anggaran adalah yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi dalam jangka panjang pemerintah memiliki komitmen  mengevaluasi pengeluaran pemerintah dan mengurangi pengeluaran yang berkelanjutan serta fokus pada pengeluaran yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pemotongan anggaran negara bukan berdasarkan prioritas dan non prioritas seperti yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani tapi lebih pada pengeluaran yang tidak produktif. Misal seperti saat Joko Widodo menjadi Walikota Solo membangun Gapura Makutha yang  menjadi penanda batas Kota Solo di arah barat di Jalan Adisucipto yang sempat  mangkrak berbulan-bulan. Ini kan  tidak memberikan nilai ekonomis dari pengeluaran negara, Wong pake patok beton saja sudah cukup,” tuturnya. Menurut Arief, jika kedua skenario yaitu menaikan pendapatan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada naiknya pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengatasi defisit anggaran berjalan maka hanya tinggal dua strategi  yang sangat buruk  mungkin akan diambil yaitu berutang atau melakukan program bailout oleh IMF. “Dan yang terakhir sekali untuk mengatasi defisit anggaran adalah Presiden Joko Widodo bisa menyatakan Indonesia Default atau gagal bayar terhadap para Negara-negara kreditor dan dampaknya adalah seluruh transaksi keuangan dari Indonesia tidak dipercaya lagi dan jatuhnya nilai tukar mata uang Indonesia  seperti dalam kasus negara Yunani dan Argentina,” ujarnya. “Karena itu Joko Widodo sebagai penanggung jawab  Pemerintahan  harus benar-benar serius, jangan membuat keputusan yang kontra produktif,” saran Wakil Ketua Umum Gerindra ini. (Red)