Kritik Terhadap Target Ambisius Pemerinthan Jokowi dalam APBN-P 2016 Oleh : Salamuddin Daeng (Pusat kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABNP-2016) sudah diketok palu. Pemerintah dan DPR RI menetapkan Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P tahun 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun dan Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.082,9 triliun. Sementara target defisit anggaran dalam APBN–P tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp296,7 triliun (atau 2,35 persen terhadap PDB). Perencanaan anggaran diatas sangatlah ambisius, tidak jauh berbeda sebelumnya. Mengapa dikatakan demikian? berikut ulasannya : 1. Target Penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.539,2 trilun. Target ini sudah pasti tidak akan tercapai. Mengingat realisasi penerimaan pajak pemerintah sepanjang tahun 2015 hanya mencapai Rp 1.055 triliun atau 81,5 % dari target Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Jadi, target kenaikan pajak pemerintahan Jokowi tahun 2016 itu mencapai 46 % dibandingkan realisasi tahun 2015. ini merupakan target yang kurang masuk akal atau kurang realistis. 2. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 245,1 triliun yang salah satunya bersumber dari penerimaan migas senilai Rp68,7 triliun. Angka ini memang merupakan pnurunan yang sangat besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Sebagai contoh penerimaan migas tahun 2014 mencapai Rp. 216.9 triliun. Penerimaan negara bukan pajak secara keseluruhan mencapai Rp400 triliun. Jika kita mendasarkan penerimaan migas dan penerimaan sumber daya alam sebagai indikator utama ekonomi indonesia, penetapan target penerimaan negara jokowi dalam apbnp 2016 sebesar Rp 1.786 triliun atau meningkat dari realisasi 2015 yakni Rp 1.491 trilun, merupaka target yang kurang masuk akal. hal ini disebabkan kondisi ekonomi indonesia tahun 2016 terus memburuk dibandingkan tahun 2015. 3. Target utang pemerintah dalam APBNP 2016 sebesar Rp296,7 triliun mengalami peningkatan dari APBN 2016 Rp273,2 triliun atau meningkat sebesar 8,6 %, selain akan menabah beban negara di masa mendatang, juga tidak akan menutup defisit anggaran pemerintahan Jokowi yang sangat besar. Untuk mengejar target belanja negara Rp2.082 trilun, pemerintahan jokowi membutuhkan utang yang sangat besar. bila melihat kondisi ekonomi sekarang, penerimaan negara dari pajak tidak akan lebih dari Rp.1100 triliun. dan penerimaan negara bukan pajak tidak lebih dari Rp100 triliun. Dengan demikian untuk mengejar target belanja negara super besar tersebut pemerintahan Jokowi mebutuhkan utang sekitar Rp800 triliun atau sebesar 6,9 % gross demostic product (GDP). Semoga pak Presiden jokowi dan kabinetnya segera siuman, bagun dari mimpi yang panjang. sudah dua tahun lho mimpinya. (*)