Jakarta, Obsessionnews.com – Lewat referendum bersejarah pada hari Jumat (24/6/2016), Inggris memutuskan ‘bercerai’ alias keluar dari Uni Eropa. Kondisi ini disisi lain akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Diprediksikan efek Britain Exit (Brexit) ini akan mempengaruhi pasar keuangan global. Ekonom Institute for development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo mengungkapkan Indonesia akan cukup terpukul oleh Brexit dan efek domino. “Brexit ini salah satu pukulan terbesar bagi pasar keuangan global. Saham bank-bank besar United Kingdom (UK) seperti Barclays dan Risk Breakdown Structure (RBS) rontok 17 persen, bahkan sempat 30 persen pada sesi awal bursa,” ungkapnya, Sabtu (25/6/2016). Padahal menurutnya, London adalah salah satu pusat keuangan dunia. Terlebih sekarang sejumlah partai kanan di Perancis, Italia, Belanda mulai menyerukan referendum yang sama. “Perancis dan Italia adalah perekonomian kedua dan ketiga terbesar di Eropa,” katanya. Akibat kondisi ini volatilitas, ketidakpastian, dan risiko global dipastikan naik drastis. Dradjad menilai dana-dana akan lari ke aset yang dianggap aman. “Biasanya, jika sudah demikian dana-dana akan lari ke aset yang dianggap aman. Mungkin lari ke AS, sampai jelas soapa yang jadi Presiden AS yad,” tuturnya. “Biasanya, jika sudah demikian, dana2 akan lari ke aset2 yg dianggap aman. Mungkin lari ke AS, sampai jelas siapa yang jadi Presiden AS yad. Ia juga menilai kondisi tersebut Indonesia akan menjadi korban, karena menurutnya kita hanya pemain sangat kecil di dunia. “Harga utang pemerintah dan swasta makin mahal, ekspor makin terpukul karena pasar Eropa terguncang, sementara China belum pulih. Penerimaan pajak makin berat naiknya karena kinerja perusahaan melemah,” tutunya. Saat ini masih terlalu awal untuk menganalisis dampak sepenuhnya dari Brexit dan efek dominonya. Hal spt ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Yang jelas it is worse than very bad!,” ungkapnya. Ia menyarankan khususnya kepada Pemerintah untuk kencangkan ikat pinggang melalui displin anggaran, dan membantu perusahaan-perusahaan Indonesia semaksimal mungkin guna menjaga kinerjanya. “Pemerintah dan dunia usaha harus bersatu menghadapi volatilitas, ketidakpastian dan risiko global yang melonjak. Jangan lupa proses negosiasi keluarnya UK bisa memakan waktu dua tahun. Banyak sumber risiko ke depan,” tutup Dradjad. (Aprilia Rahapit)