Jakarta, Obsessionnews – Sebagian besar rakyat Papua diyakini masih percaya kepada pemerintah Indonesia dan mereka tidak ingin memisahkan diri dari NKRI. Demikian diungkapkan mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Menurutnya, komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi tumpuan harapan. "Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose di Jakarta, Kamis (5/5/2016). Jose menyarankan agar pemerintah Indonesia untuk mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana. Dibutuhkan usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua. Harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan. "Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada. Pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," katanya. Mantan Perdana Menteri Timor Leste tersebut percaya Indonesia memiliki pengalaman untuk hal itu, karena Indonesia punya banyak sosilolog dan antropolog. Sementara  Presiden pun telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat. "Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia. Jose menambahkan, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan, jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang. Pendekatan terbaik kepada masyarakat sparatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui pendekatan dialog. Pada 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat. Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana. (Fath/MTV)