Surabaya, Obsessionnews - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga berpendapat bahwa angka kemiskinan dan pengangguran tidak akan bisa diturunkan jika pemerintah tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Maka, berbicara soal ekonomi kerakayatan, menurut Puspayoga tidak bisa terlepas dari peran koperasi dan UMKM. Karena itu, kata Puspayoga, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sangat serius memperhatikan masalah tersebut. Beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 12 sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia, yang memfokuskan pada kemudahan berusaha bagi usaha kecil menengah (UKM). Demikian dikatakan Puspayoga dalam acara peresmian dan pembukaan Kantor Pusat Pelatihan dan Pendidikan ( Pusdiklat ) Tunas Artha Mandiri Syariah dan RapatAnggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Nganjuk, Jawa Timur, seperti dalam siaran persnya, Jumat (6/5/2016). Puspayoga menjelaskan, kemudahan usaha bagi pelaku UKM terebut ialah memulai usaha, yang awalnya melalui 13 prosedur diubah menjadi 7 prosedur. Waktu dari 47 hari diubah menjadi 10 hari. Biaya 6,8 juta rupiah sampai 7,8 juta rupiah menjadi 2,7 juta rupiah. Jumlah izin, dari lima menjadi tiga. Pendirian PT yang harus dengan modal awal minimal 50 juta rupiah, namun khusus untuk UKM modal dasar berdasarkan kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian PT. Kemudahan-kemudahan tersebut, lanjut Puspayoga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil. Menurut dia, dengan pertumbuhan ekonomi yang riil, maka lapangan pekerjaan meningkat sehingga pengangguran menurun dan angka kemiskinan pun semakin berkurang. Ia mengakui bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi memang meningkat, namun peningkatan itu tidak dibarengi dengan penurunan angka penggangguran dan kemiskinan, bahkan kemiskinan malah makin bertambah. "Ini pasti ada yang salah," ujar Puspayoga. Setelah pemerintah melakukan evaluasi, kata Puspayoga, kesalahan tersebut dikarenakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi belum mendapatkan perhatian yang selayaknya. Puspayoga menyebut jumlah pelaku UMKM saat ini mencapai 57 juta, dan jumlah anggota koperasi mencapai 35 juta orang. Ini merupakan kekuatan demografis yang luar biasa bila diberi peran yang lebih besar. Ia berpendapat pemberdayaan dan pemberian peran yang lebih besar kepada koperasi dan UKM sangat potensial memeratakan distribusi pendapatan alias menurunkan angka gini rasio. Karena itulah, pemerintahan Jokowi kini sangat konsen kepada UMKM dan koperasi. Bentuk kepedulian itu salah satunya dengan menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sebelumnya 22 persen menjadi 12 persen, dan saat ini 9 persen. Bahkan direncanakan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen. Dengan penurunan bunga KUR, kata Puspayoga, diharapkan semakin meningkatkan gairah pelaku UMKM dalam berproduksi. "Apabila skala usahanya meningkatkan, maka bisa berpotensi menyerap banyak tenaga kerja," katanya. (Has)