Kemenpar - OJK Kerjasama Kembangkan Parawisata Lewat LJK
Jakarta, Obsessionnews - Menteri Parawisata terus menunjukan komitmennya dalam mengembangkan destinasi industri parawisata Indonesia lima tahun kedepan. Dalam rangka pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan 375 juta wisatawan nusantara (wisnus) pada 2019, kali ini Kementerian Parawisata (Kemenpar) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama-sama mengembangkan wisata di Indonesia. Melalui pertemuan di Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kementerian Pariwisata, Selasa (19/4/2016), Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D.Hadad telah menandatangani kerjasama melalui nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakan itu sebagai landasan kerjasama dalam meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengembangkan destinasi dan industri parawisata Indonesia. “Presiden telah menetapkan target pariwisata akhir tahun 2019 harus memberikan kontribusi sebesar 15 % pada PDB nasional, menghasilkan devisa Rp 240 triliun, serta menciptakan lapangan kerja sebanyak 13 juta orang. Presiden telah memberi arahan tahun ini sebagai tahun percepatan, dan untuk sektor pariwisata agar pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai ’10 Bali Baru’ dipastikan harus mengalami kemajuan atau percepatan,” tegas Arief Yahya. 
Menurutnya, perlu ada skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal dalam percepatan pembangunan destinasi parawisata. Skema pembiayaan itu akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek parawisata, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parawisata, dan masyarakat (kelompok sadar wisata). "Berlaku juga refinance untuk pelaku usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata serta asuransi keselamatan jiwa bagi wisman dan wisnus, untuk aktivitas wisata beresiko tinggi seperti diving, arung jeram, dan wisata minat khusus lainnya,” sebutnya. Lebih jauh Arief mengatakan bahwa prioritas pembangunan parawisata lima tahun kedepan lebih besar dengan membutuhkan tambahan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan infrastruktur pariwisata lainnya. Terkait hal itu Kemenpar akan melakukan kerja sama juga bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang direncanakan pada rakernas PHRI di Bali 20 April 2016 mendatang. Tetkait penandatanganan kesepatan kerjasama Kemenpar dan OJK antara lain meliputi, mengkoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmoniasi peraturan yang dibutuhkan para pihak (Kemenpar-OJK). Selain itu, melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan sosialiasi dan edukasi, serta mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri pariwisata dengan LJK dalam rangka mengembangkan destinasi dan industri pariwisata secara optimal. (Asma)
Menurutnya, perlu ada skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal dalam percepatan pembangunan destinasi parawisata. Skema pembiayaan itu akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek parawisata, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parawisata, dan masyarakat (kelompok sadar wisata). "Berlaku juga refinance untuk pelaku usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata serta asuransi keselamatan jiwa bagi wisman dan wisnus, untuk aktivitas wisata beresiko tinggi seperti diving, arung jeram, dan wisata minat khusus lainnya,” sebutnya. Lebih jauh Arief mengatakan bahwa prioritas pembangunan parawisata lima tahun kedepan lebih besar dengan membutuhkan tambahan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan infrastruktur pariwisata lainnya. Terkait hal itu Kemenpar akan melakukan kerja sama juga bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang direncanakan pada rakernas PHRI di Bali 20 April 2016 mendatang. Tetkait penandatanganan kesepatan kerjasama Kemenpar dan OJK antara lain meliputi, mengkoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmoniasi peraturan yang dibutuhkan para pihak (Kemenpar-OJK). Selain itu, melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan sosialiasi dan edukasi, serta mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri pariwisata dengan LJK dalam rangka mengembangkan destinasi dan industri pariwisata secara optimal. (Asma) 
Share:
