Padang, Obsessionnews - Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bentuk aturan belum tentu berpihak kepada nelayan. Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Sumatera Barat (Sumbar) menilai ada regulasi yang dibuat sangat tidak berpihak kepada nelayan. Ketua PPNSI Sumbar Rinaldi mengatakan, salah satu regulasi yang tidak berpihak kepada nelayan, larangan kapal asing membeli ikan ke lokasi budidaya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan No.721/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Berbendara Asing. “Kapal asing tidak boleh langsung membeli ikan ke lokasi budidaya. Lihat saja, produksi kerapu di Mentawai dan Pesisir Selatan ke mana akan dijual. Harusnya ada kelonggaran bagi wilayah yang memiliki produksi ikan budidaya berkualitas ekspor,” kata Rinaldi saat dihubungi Rabu (6/4). Menurut Rinaldi, regulasi KKP yang tak kalah membuat pusing para nelayan yakni terkait pengurusan Surat Izin Menangkap Ikan (SIPI) bagan diatas 30 GT (Gross Ton) yang berpindah dari Provinsi ke pusat. Terlebih pengurusan SIPI ke pusat memakan waktu yang lama. “Ada 400 an bagan di Sumbar. Sampai hari ini SIPI mereka belum keluar, otomatis tidak bisa melaut. Bagaimana pendapatan harian untuk keluarga mereka. Ini harus dipikirkan juga oleh KKP,” tegasnya. Menurut Rinaldi, aturan itu adalah salah satu contoh dan masih banyak regulasi lain yang tidak berpihak kepada nelayan. Untuk itu perlu dilakukan revisi kembali dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah di Indonesia. Menurut Rinaldi, dampak akibat dari aturan yang demikian, ujungnya membuat nelayan tertekan secara ekonomi. Di tengah tekanan regulasi yang tidak berpihak, Rinaldi meminta nelayan Sumbar untuk tetap bersemangat dan mandiri demi perbaikan kesejahteraan hidup. Selain tetap melalut harus difikirkan untuk mulai membuka aktifitas sampingan yang dapat menambah pendapatan, seperti beternak serta melakukan pengolahan hasil tangkapan agar memiliki nilai jual yang tinggi. “Kondisi ini tidak boleh membuat nelayan menyerah. Harus ada upaya lain untuk peningkatan ekonomi. Ternak lele, itik, produksi kerupuk ikan, bakso ikan. Tapi itu semua juga butuh dorongan pemerintah, berupa pelatihan dan bantuan alat," katanya. (Musthafa Ritonga, @alisakinah73)