Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, Selasa (5/4/2016) kembali memusnahan 23 barang bukti Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku Ilegal Fishing. Pemusnahan dilaksanakan secara serentak pada pukul 10.00 WIB dengan cara ditenggelamkan. Barang bukti (barbuk) yang dimusnahkan merupakan kapal asing yang ditangkap oleh Unsur-unsur Satgas antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polair dan TNI AL. Dalam rilis yang diterima Obsessionnews, menjelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 memberikan perintah pemusnahan bb langsung secara daring di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP, Gedung Mina Bahari IV Lantai 12. Kegiatan yang merupakan penenggelaman kapal illegal fishing yang ketiga kali dilakukan pada 2016 ini memusnahkan 23 KIA pelaku Ilegal Fishing, terdiri dari 13 Kapal Vietnam dan 10 Malaysia, dilakukan di tujuh lokasi berbeda. Dengan titik lokasinya antara lain Batam, 5 kapal (4 Malaysia dan 1 Vietnam), Tarempa-Riau, 2 kapal (Vietnam), Idi/Langsa-Aceh, 3 kapal (Malaysia), Tarakan-Kalimantan Utara, 2 kapal (Malaysia), Belawan-Sumatera Utara, 1 kapal (Malaysia), Pontianak-Kalimantan Barat, 2 kapal (Vietnam) serta Ranai-Kepulauan Riau, 8 kapal (Vietnam). Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama yang intensif dari seluruh unsur Satgas 115 meliputi TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan, khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas KKP, KRI TNI Angkatan Laut, Kapal Polisi, dan Kapal Bakamla. Pemerintah tidak akan berhenti melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara Ilegal untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di laut serta mewujudkan ‘laut sebagai masa depan bangsa’. (Popi Rahim)