Jakarta, Obsessionnews – Jalannya Muktamar Islah yang rencananya digelar pada 8-10 April 2016 terancam terganggu. Pasalnya, kubu kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta berencana menolak acara tersebut. Menurut Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz, pihaknya akan menyurati Presiden RI Joko Widodo agar tidak mengikuti Muktamar Islah. "Saya akan mengeluarkan surat resmi kepada Bapak Presiden termasuk Setneg dan Seskab untuk mengkaji ulang jangan sampai Bapak Presiden mendapat informasi yang salah," kata Djan Faridz di hadapan wartawan dalam jumpa pers di kantor PPP Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016). Djan mengatakan Muktamar Islah nanti sebagai ilegal. Alasannya, SK perpanjangan kepengurusan Muktamar Bandung oleh Menkum HAM Yasonna Laoly juga dianggap ilegal karena mengabaikan putusan MA. "Beliau dan kawan-kawan mengatakan akan mengadakan islah seutuhnya berdasarkan SK Bandung. Bayangkan seorang Presiden RI diberikan informasi yang keliru," ujar Djan. Karena alasan itulah Djan juga meminta kepada seluruh pengurus PPP di bawah kepengurusannya di seluruh Indonesia untuk mengabaikan undangan Muktamar Islah tersebut. (Fath@imam_fath)