‎Jakarta, Obsessionnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali mewacanakan pentingnya pemerintah memikirkan dana untuk partai politik (parpol) masuk dalam perubahan APBN. Hal ini kata dia, untuk membiayai kegiatan parpol. Selama ini, kegiatan parpol sumber dananya selalu diambil dari pemotongan gaji anggotanya, atau sumbangan dari anggota. "Sekarang hidup dari pemotongan gaji DPR, DPRD sebagai bentuk sumbangan anggota dan lain sebagainya. Kemudian juga sumbangan-sumbangan individu," kata Fadli dalam acara di Matraman , Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016). Politisi Partai Gerindra ini menyebut, dulu partai politik diperbolehkan memiliki badan usaha, seperti perkebunan kelapa sawit, bengkel, pertambangan minyak dan lain-lain. Namun, saat ini tidak boleh. Padahal menurutnya, dengan adanya badan usaha, parpol bisa menjadi lebih mandiri. Punya sumber pendapatan tetap, sehingga tidak membebani negara, atau anggotanya. "Ini juga sekaligus, mencegah terjadinya prilaku korup di partai politik," katanya. Fadli mengakui, ongkos kegiatan partai politik memang cukup besar. Misalnya pada saat pencalonan kepala daerah, biaya kampanye membutuhkan dana yang besar, sehingga wajar ada partai yang mengatakan ketersediaan uang. "Tentu saja ada (syarat dana), tapi ketika itu disebut mahar politik dengan jumlah yang fantastik, itu tidak ada," jelasnya. (Albar)