‎Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin Rabu (23/3/2016) memutuskan eksplorasi  gas di Blok Masela, Maluku, dibangun melalui skema darat (onshore). Keputusan itu sesuai dengan saran Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi keputusan Jokowi tersebut. Alasannya, jalur darat dianggap lebih banyak manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. ‎"Di darat itu lebih bermanfaat untuk rakyat. Dampaknya pun luas dan langsung dirasakan masyarakat. Baik dampak sosial maupun dampak ekonominya," kata Ade di DPR, Kamis (24/3/2016) Namun, di tempat terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon punya pandangan lain. Ia menilai keputusan Jokowi soal Blok Masela lambat. Menurutnya, bila keputusan itu diambil dengan cepat, tidak akan menimbulkan kegaduhan antar menteri di kabinetnya. "Itu kan masalah keputusan soal onshore atau offshore (laut). Seharusnya tinggal didudukjkan, dikaji baik buruknya. Saya kira sebentar saja sudah bisa ambil keputusan," kata Fadli di DPR. Politisi Gerindra itu berharap persoalan itu menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk bisa mengambil keputusan dengan tegas dan cepat, agar kegaduhan antar kabinet tidak terulang lagi. Kondisi ini, katanya, akan merugikan Indonesia di mata investor. "Syukurlah pemerintah sudah mengambil keputusan, tapi lain kali jangan terlalu lama," katanya. Ade alias Akom tidak sependapat dengan ‎dengan pernyataan Fadli. Menurutnya, cepat atau lambat itu bukan ukuran dalam mengambil kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Cepat belum tentu bermanfaat dan tepat. "Ukuranya bukan cepat atau lambat, tapi bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cepat pun kalau tidak bermanfaat buat apa," katanya. Persoalan Blok Masela sebelumnya menjadi perdebatan sengit antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Sudirman menilai pembangunan kalang minyak baiknya dilakukan di laut. Sementara Rizal m‎enilai pembangunan lebih baik di darat. (Albar)