Jakarta, Obsessionnews - Komisi II DPR RI terus menagih janji kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengangkat guru honorer K2 per 1 Januari 2005 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap sampai 2019. Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menegaskan, tuntutan tenaga honorer sebagai PNS sudah diatur dalam konstitusi, sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi pada rapat dengar pendapat umum bersama Komisi II 15 September tahun lalu. "Bahkan pemerintah juga telah menyiapkan road map penyelesaian eks K2 dengan menjanjikan seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat secara bertahap mulai 2016 dan berakhir pada 2019," tandasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016). Menurutnya, hal itu adalah bagian dari janji politik pemerintah yang mengikat dan wajib untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar kampanye omong kosong. "Buat apa pencitraan yang menghabiskan energi kalau di depan mata saja yang bisa dikerjakan tidak dikerjakan. Jadi bukan janji yang bisa ditarik kembali," tegasnya. Politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan, mengapa pemerintah yang disokong APBN tidak mampu memberikan gaji kepada guru honorer di atas UMR. Bahkan pemerintah kalah dengan pengusaha yang mempekerjakan karyawannya dengan upah yang lebih tinggi dari guru honorer. Padahal, sambungnya, dalam pasal 14 ayat 1 hurup A Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen diamankan bahwa guru wajib mendapatkan penghasilan diatas UMP dan berhak mendapat kesejahteraan sosial. "Bayangkan apakah Rp150ribu itu diatas UMP dan bayarnya pun dirapel dibayarkan tiap 3-9 bulan. Jadi, jangan bilang aturan dan hukum kalau negara sendiri melanggar hukum," tuturnya. Selain itu, Arteria juga mendukung sepenuhnya aksi atau demo besar-besaran pada tenaga honorer besok di istana negara. Bahkan, dia mengaku akan memimpin demo tersebut untuk meminta kepastian hukum dari pemerintah. "Selamat berjuang, besok (hari ini) kita tunjukkan 3 hari tanpa honorer sehingga mata mereka terbukakan," katanya. (Albar)