Jakarta, Obsessionnews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr Nono Sampono menyatakan tidak sepakat terhadap wacana penghapusan DPD RI, karena hal itu adalah suatu cara berpikir mundur. Sebagaimana dalam Mukernas PKB di Jakarta Jumat lalu (5/2), salah satu isu penting yang dibahas adalah mengenai wacana pembubaran DPD-RI. “DPD-RI terlahir dari semangat Reformasi dan Perubahan, dalam rangka penguatan sistim demokrasi, presidensial dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemikiran penghapusan DPD-RI adalah berpikir mundur, kalau mau maju kewenangan DPD-RI harus diperkuat,” tegasnya, Minggu (7/2/2015). Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD-RI ini juga mengingatkan kembali tentang proses terbentuknya sebuah negara yang sangat dipengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Negara bukan sebuah organ yang sekali jadi, melainkan akan berproses sesuai perjalanan waktu dan ruang, termasuk di dalamnya Konstitusi, turunan Undang-Undang dan aturannya. Tidak ada sesuatu hal yang bersifat kebenaran mutlak dan tidak bisa dikoreksi. Perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu terjadi, karena ada pepatah siapa yang tidak mau berubah akan dilindas oleh perubahan,” tandas Nono Sampono. Mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI-AL ini menilai argumentasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai pembubaran DPD-RI sangatlah lemah. “Argumentasi yang disampaikan PKB sangat lemah,” protes Nono. “Argumentasi hanya dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas, itupun belum tentu benar. PKB pun bukan representasi seluruh parpol yang ada di Indonesia, apalagi representasi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya. Ia pun mengingatkan mengenai hak-hak politik rakyat yang perlu diakomodir. “Kalau mau fair, tanya saja kepada rakyat, mana yang bermasalah, DPD-RI atau DPR-RI. Saya yakin rakyat akan dengan cerdas memutuskan siapa yang harus dibubarkan. Kita buat survey saja, akan lebih fair. Sekalian rakyat harus dilibatkan mengenai mana yang pantas dibubarkan. Karena dalam catatan, bahwa selama ini lebih dari 33% rakyat tidak mau memilih Partai Politik. Jadi, mau dikemanakan hak-hak politik rakyat?” papar mantan Komandan Jenderal Akademi TNI ini. Nono mengajak kalangan senator di DPD-RI untuk terus berjuang demi kemajuan DPD-RI, negara dan daerah. “Teman-teman Senator tidak usah terlalu risau, tapi kita harus terus serius berjuang untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk kepentingan Lembaga DPD-RI, penguatan sistem demokrasi dan sistem ketata-negaraan, serta daerah!” serunya. (Red)