Jokowi Minta Menteri Harus Turun Langsung ke Lapangan

Jokowi Minta Menteri Harus Turun Langsung ke Lapangan
Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan para pejabat eselon 1 untuk memiliki kecerdasan jalanan, tidak hanya memantau melalui atas meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan. Pernyataan itu disampaikan karena Jokowi tahu laporan petugas lapangan seringkali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. "Karena anomali, karena distorsi itu adanya di lapangan," ucap Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada penandatangan kontrak kegiatan strategis Kementerian Perhubungan 2016 di Jakarta, Senin (18/1/2016). Untuk itu, Presiden menegaskan pentingnya integrasi koordinasi antar kementerian dalam melaksanakan proyek pekerjaan. Presiden memberikan contoh bahwa kini pemerintah sedang fokus untuk memperbaiki 10 destinasi wisata terbaik di negeri ini,antara lain Labuan Bajo dan Raja Ampat. "Raja Ampat, ini bagian perhubungan, runway kurang panjang, terminal masih seperti rumah biasa, dermaga kurang panjang. Hal seperti ini harus diintegrasikan, jangan sektoral," kata Presiden. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa. Presiden Jokowi memahami betul akan hal ini apalagi sekarang sudah masuk ke dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Kalau pelabuhan, kereta api, udara tidak segera diselesaikan, daya saing kita akan sangat rendah. Biaya trans-logistik 2,5 sampai 3 kali lipat dibanding negara tetangga kita, gimana kita bisa bersaing dalam MEA kalau biaya seperti itu tidak bisa diselesaikan. Ini baru persaingan ASEAN," ujar Presiden. Lebih jauh Presiden mengingatkan kepada para pemenang kontrak kegiatan dan pengelola anggaran, agar mengerjakan kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang baik. Presiden menjelaskan kenapa dirinya selalu mendorong agar penandatangan kontrak dilakukan di awal tahun anggaran, karena pola-pola lama atau tradisi lama, cara lama harus ditinggalkan. Bahkan, ucap Presiden, terkadang bulan Oktober ada yang baru penandatanganan kontrak. "Akan terjadi kontraksi ekonomi kalau kontraknya mundur sampai bulan Mei, Juni atau Juli," ucap Presiden. "Kalau dimulai sejak awal bisa atur, kelola, manajemen mudah, tapi yang penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya sehingga ada pertumbuhan ekonomi," tambahnya. (Has)