Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa penyederhanaan izin investasi melalui paket-paket deregulasi ekonomi belum cukup untuk melangkah lebih cepat dalam era persaingan global. Pernyataan itu dikemukakan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/1/2016). Ratas kali ini mengangkat topik panduan investasi dan Daftar Negatif Investasi (DNI). "Diperlukan langkah-langkah lanjutan dengan memberi panduan investasi yang lebih jelas sehingga bisa meningkatkan nilai investasi dengan tetap menjaga kepentingan nasional," kata Presiden. Untuk itu, dalam Ratas tersebut Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memperjelas panduan investasi. Presiden juga meminta informasi sejauh mana perkembangan revisi DNI. Presiden mendengar istilah ini seringkali membuat bingung investor asing, karena mengesankan bahwa sektor yang tercantum dalam daftar ini tertutup bagi investasi asing. "Padahal tidak semua bidang usaha yan tercantum dalam daftar tersebut benar-benar tertutup bagi investasi asing," ujar Jokowi. Presiden menekankan bahwa semangat dalam panduan investasi ini memperkuat daya saing nasional. Kebijakan investasi diharapkan lebih terbuka dan tidak bersifat restriktif namun tetap memperhatikan kepentingan nasional serta daya saing industri kecil, UMKM dan pedagang kecil dan eceran. Kebijakan hilirisasi, menurut Presiden, juga harus didorong untuk meningkatkan industri bahan baku dan barang modal. Demikian pula tren perkembangan bisnis baru di Asia Pasifik yang mengarah pada otomasi industri dan jasa ekonomi digital, juga perlu diantisipasi. "Untuk itu, saya juga minta didorong pengembangan investasi di sektor jasa, ekonomi kreatif, dan ekonomi berbasis digital," tutup Presiden. (Has)