'Melawan' Menpan RB, Jokowi: Yang Nilai Menteri Itu Presiden

'Melawan' Menpan RB, Jokowi: Yang Nilai Menteri Itu Presiden
Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong menteri kabinet kerja terus bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sibuk menilai kinerja sesama. Jokowi menegaskan bahwa yang berhak menilai menteri itu hanya presiden. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela-sela acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Kementerian PU-Pera tahun anggaran 2016, di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Rabu (6/1/2016), sekaligus menanggapi laporan kinerja kementerian dan lembaga yang diterbitkan Kementerian PAN RB pimpinan Yuddy Chrisnandi. "Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," tegas Jokowi. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengaku berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah, sehingga Yuddy merasa tidak ada yang salah dengan laporan kinerja kementerian dan lembaga yang diterbitkan kementeriannya. Yuddy mengungkapkan bahwa berdasarkan peraturan, kementerian yang dipimpinnya memang berhak melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Yuddy juga mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB terhadap 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari reformasi birokrasi nasional. "Evaluasi kinerja instansi pemerintah ini sudah dilaksanakan sejak 2004. Ini merupakan amanat dari konstitusi dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara," ujar Yuddy. Dalam menilai semua instansi pemerintahan itu, Yuddy menjelaskan, Kementerian PAN dan RB menggunakan delapan indikator. Kedelapan indikator itu adalah ketersediaan perencanaan kinerja, ketersediaan penilaian kinerja individu, adanya dokumentasi pelaporan kinerja, serta adanya dokumen evaluasi dan pengawasan internal pelaksanaan kinerja. Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga melihat dokumen capaian kinerja, transparansi dalam menyampaikan capaian kinerja, adanya sinkronisasi dan kesinambungan proses perencanaan kinerja dengan penggunaan anggaran sampai outcome, hingga persepsi publik terhadap pelayanan publik instansi yang bersangkutan. Seluruh hasil evaluasi ini juga disebutkan Yuddy sudah dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 15 Desember lalu. Saat itu, Yuddy mengaku, tidak ada menteri ataupun pimpinan lembaga yang protes atas hasil kajian kementeriannya itu. Dalam melakukan kajian, Yuddy menuturkan, kementeriannya juga menggandeng Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, KPK, dan juga BPS. Dalam laporan kinerja kementerian dan lembaga yang bertajuk "Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Provinsi" oleh Kemenpan RB mencantumkan 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C, antara lain Kejaksaan Agung;Perpustakaan Nasional;Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;Kementerian Pemuda dan Olahraga;serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berikut ini nilai rapor akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB):
PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
NO.INSTANSI PUSATNILAIPREDIKAT
2015
1KEMENTERIAN KEUANGAN83.59A
2KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI80.89A
3KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN80.76A
4BADAN PEMERIKSA KEUANGAN80.45A
5BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN77.54BB
6KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI77.00BB
7KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS76.13BB
8KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA74.02BB
9KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN73.90BB
10BADAN PUSAT STATISTIK73.86BB
11MAHKAMAH KONSTITUSI73.73BB
12KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN73.43BB
13BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL73.31BB
14KEMENTERIAN PERDAGANGAN73.30BB
15KEMENTERIAN KESEHATAN72.82BB
16PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN72.25BB
17KEMENTERIAN LUAR NEGERI72.20BB
18KEMENTERIAN PERTANIAN72.16BB
19KEMENTERIAN PARIWISATA72.08BB
20LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA71.12BB
22KEMENTERIAN DALAM NEGERI70.64BB
23KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL70.48BB
24BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL70.46BB
25LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA70.14BB
26KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN70.12BB
27LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL68.94B
28KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI68.76B
30KEMENTERIAN PERHUBUNGAN68.51B
31KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM68.32B
32BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI68.13B
33KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT68.13B
34BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN68.07B
36KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA68.04B
37BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL67.59B
38KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN67.02B
39BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA66.60B
40BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR66.23B
41SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA66.09B
42BADAN SAR NASIONAL65.88B
43BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA65.37B
44BADAN INTELEJEN  NEGARA65.18B
45KEMENTERIAN PERTAHANAN65.14B
46KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN65.07B
47KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI64.35B
48BADAN NARKOTIKA NASIONAL64.22B
49BADAN STANDARDISASI NASIONAL64.21B
50KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA64.06B
51MAHKAMAH AGUNG64.04B
52KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN63.83B
53KEMENTERIAN SOSIAL63.04B
54BADAN INFORMASI GEOSPASIAL62.96B
55KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN62.11B
56KEMENTERIAN AGAMA62.01B
57ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA61.21B
58BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA60.96B
59LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH60.84B
60BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM60.52B
61KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK60.17B
62BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS60.17B
63KOMISI YUDISIAL60.07B
64SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT60.01B
65SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT58.95CC
66BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA58.54CC
67MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA58.24CC
68SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH58.07CC
72KEMENTERIAN TENAGA KERJA57.79CC
73KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH57.61CC
74DEWAN KETAHANAN NASIONAL56.97CC
75KOMISI PEMILIHAN UMUM56.17CC
76LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL55.04CC
78OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA54.51CC
80LEMBAGA SANDI NEGARA54.24CC
82KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI53.97CC
83KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLEH RAGA53.54CC
84KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA51.60CC
85PERPUSTAKAAN NASIONAL50.38CC
86KEJAKSAAN AGUNG50.02CC
(Has)