Jakarta, Obsessionnews - Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamuddin Daeng mengeritik utang pemerintah RI kini meningkat drastis. Pasalnya, Bank Dunia sudah menyatakan utang pemerintah RI dalam bentuk valuta asing meningkat hingga 80 persen. “Menteri Keuangan harus menjelaskan kepada Publik mengenai peningkatan utang Pemerintah drastis dalam tahun ini. Mengapa pemerintah berhutang sebanyak itu dan untuk apa utang utang itu akan digunakan?” tandas Salamuddin Daeng, Kamis (31/12/2015). Menurut Salamuddin Daeng, penjelasan kepada publik ini perlu mengingat utang Pemerintah Jokowi yang meningkat tajam dalam tahun ini tentu akan menjadi beban besar di kemudian hari, mengingat kondisi ekonomi yang terus melemah. Ia mengacu data Kementerian Keuangan (Menkeu) RI menyebutkan utang Pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2015 Rp3.021,30 triliun. Pada Bulan Januari 2015 utang pemerintah senilai Rp2.608,t8 triliun. “Dengan demikian dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015 utang pemerintah telah meningkat Rp412,25 triliun,” tegasnya. Selanjutnya Laporan Bank Dunia Desember 2015 menyebutkan utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp510,4 triliun dari penerbitan sekuritas dan Rp53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri. “Dengan demikian pemerintah telah berhutang senilai Rp563,4 triliun sampai dengan 2 Desember 2015. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah hingga akhir tahun ini,” tambahnya. Daeng menuturkan, penjelasan Menkeu perlu sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi publik. “Masyarakat resah dengan kebijakan Pemerintah yang berhutang secara membabi buta. Mengingat beban utang, bunga dan utang jatuh tempo pasti akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, pungutan dan pemotongan subsidi,” papar Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini. “Peningkatan utang pemerintah ini terlalu besar. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah pemerintahan manapun yang memerintah Indonesia sebelumnya berhutang sebanyak ini dalam setahun,” ungkapnya pula. Ia pun membandingkan, Pemerintahan SBY menciptakan utang pemerintah rata-rata sebesar Rp231,17 triliun per tahun (2010-2014) untuk menutup defisit APBN. “Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 x lipat yang dibuat SBY dalam setahun,” beber Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ) ini. Lebih lanjut ia mengomparasikan, Pemerintah Soeharto selama 30 tahun meninggalkan utang pemerintah US$ 53,864 miliar atau Rp261 triliun pada tingkat kurs saat itu (tahun 1997). “Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat Soeharto 30 tahun,” terangnya. Oleh karenanya, Daeng berharap, Menkeu RI harus menjelaskan ke publik untuk apa utang Pemerintah ini digunakan? “Apakah ini hanya akan habis digunakan untuk anggaran rutin Pemerintah? mengingat target pajak yang tidak tercapai. Atau utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa?” tanyanya. (Asma)