Bogor, Obsessionnews - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bersama jajarannya sedang menyusun kebijakan tentang keputusan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat yang tidak netral dalam pilkada. Kebijakan ini untuk menjunjung asas netralitas aparatur negara. "Kami juga akan menyerahkan pada kepolisian kalau ada money politics pada tingkat pilkada," ujar Pramono usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12/2015). Dalam sidang kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Mendagri untuk mendeteksi dini, kumgkinan munculnya riak-riak di tengah berlangsungnya pilkada serentak, 9 Desember 2015 besok. "Sedikit ada riak, ada gejolak hal-hal yang di luar konstitusi, harus mengambil langkah-langkah yang cepat, karena 269 ini sudah separuh republik kita pilkada serentak," kata Tjahjo. Tjahjo mengungkapkan persiapan pilkada, sudah hampir sempurna khususnya masalah anggaran. Meskipun dia mengakui masih ada masalah terkait duplikasi parpol di Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah. "Mudah-mudahan hari ini sudah bisa diputuskan di Kalteng, dan Simalungun juga sudah diselesaikan dengan baik," harapnya. (Has)