Jakarta, Obsessionnews - Wakil ‎Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Hendrawan Supratikno mengklaim tidak ada target politik yang ingin dicapai oleh partai dalam menyikapi kasus Ketua DPR Setya Novanto yang tengah diproses secara etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang dilakukan PDI-P di MKD, hanya sebagai bentuk respon agar kinerja MKD semakin kredibel. Pasalnya, dalam kasus Setya Novanto ia menyebut banyak muatan politisnya dibanding dari sisi hukum. “Jadi, tidak ada muatan politik apapum tidak ada tantangan apapun. Karena instruksi Ketua Umum kami (PDIP-red) kami sangat sederhana sebagai anggota dewan kami semua melaksanakan kegiatan dengan baik tanggung jawab dan selalu waspada jadi tidak ada terget politik,” kata Hendrawan di Gedung DPR, Senaya, Jakarta, Rabu (25/11). Lebih lanjut ia mengatakan, adanya BKO ini juga sekaligus untuk menjaga marwah dan martabat partai. Pihaknya tidak ingin proses hukum yang berlangsung di MKD dalam menangani kasus Setya Novanto, tidak didasari pada fakta-fakta yang ada. “(BKOnya-red) sampai ada instruksi lebih lanjut,” tandasnya. (Albar)