Bogor, Obsessionnews - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan keputusan Presiden Jokowi menunjuk beberapa menteri mengawal kesepakatan kerjasama karena presiden melihat masih banyak persoalan yang dijumpai terkait dengan tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dengan berbagai negara. "Untuk itulah, Presiden mengambil langkah terobosan dengan menunjuk beberapa Menteri untuk mendapatkan tugas tambahan  mengawal  dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi dan investasi yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara-negara sahabat," ujar Seskab usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11/2015). Pramono menjelaskan, tugas dari para Menteri yang  ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerjasama investasi tersebut. Namun demikian, lanjut dia, dalam menjalankan tugas tambahan tersebut, menteri-menteri tersebut tetap berada dibawah koordinasi Menteri Luar negeri. "Menteri Luar Negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat," kata Pramono. Ditegaskan Seskab, kehadiran investasi, terutama Foreign Direct Investment diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di tanah air, sebab itu Menteri Luar Negeri juga  tetap memegang peranan kunci dalam proses negosisasi untuk dicapai kesepakatan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakan tugas tambahan itu adalah: 1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah;2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT;4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia. 5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia;6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India;7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura;8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia;9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan;10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong;11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan;dan 12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia. (Has)