Jakarta, Obsessionnews - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak agar pemerintah tak lagi menempatkan kader partai politik di dalam tim ekonomi Kabinet Kerja. Fitra memfokuskan desakan tersebut, terutama di Kementerian BUMN. Saat ini, isyu reshuffle kabinet memang tengah bergulir. Beberapa menteri di bidang ekonomi, dikabarkan bakal diganti. Namun, Fitra mewanti-wanti agar Presiden Jokowi tak lagi menempatkan kader parpol di posisi strategis. Misalnya saja di Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin Rini Soemarno. Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan saat ini, kementerian tersebut tak bekerja berdasarkan prinsip kemandirian ekonomi. Dia bilang, pengelolaan yang tadinya diorientasikan mendukung peningkatan pendapatan negara, sudah melenceng sehingga tak memberi kontribusi signifikan bagi APBN. Rini juga disebut Apung tak punya grand desain tata kelola BUMN sesuai Nawacita yang diusung Jokowi yakni, menjadi soko guru serta mendorong perekonomian. Makanya, Apung menilai tepat sekali kalau Jokowi mengganti Rini. Tapi, ya itu tadi. Seandainya Rini benar dicopot dari jabatannya, Apung mendesak agar Presiden tak menempatkan kader parpol menggantikan Rini. Tapi, lebih memilih sosok dengan peta jalan jelas serta memanfaatkan aset negara berupa BUMN dengan efektif. “Mengapa seluruh kebijakan ekonomi tidak menyertakan potensi dan kinerja BUMN dalam mendorong kineja ekonomi ?” tanya Apung. (Mahbub Junaidi)