Jakarta, Obsessionnews - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menyadari desakan reshuffel jilid II begitu kencang terdengar di publik. Menurutnya, sikap PAN cukup jelas tidak mau meminta kepada Presiden Joko Widodo, melainkan menunggu keputusan terbaik dari Presiden. "Kita tunggu saja Presiden menggunakan hak prerogatifnya," kata Teguh saat dihubungi, Selasa (10/11/2015). Pandangan pribadinya, Teguh juga mengakui Presiden perlu melakukan reshuffel jilid II untuk perbaikan pemerintahan. Menurutnya, pos menteri yang perlu dievaluasi adalah berkaitan dengan persoalan ekonomi dan penegakan hukum. Kedua masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dari Presiden. "Yang dirasakan masyarakat adalah harga yang naik, terutama kebutuhan pokok. Sementara lapangan kerja juga tidak mudah sehingga menimbulkan problem sosial seperti kejahatan, pembunuhan, dan sebagainya," terangnya. Anggota Komisi X DPR RI menuturkan, aspek hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi memang masih kerap memicu kontroversi. Terutama masih ada penegakan hukum yang lemah dan cenderung tebang pilih. ‎ "Di mana rasa keadilan hari ini terasa jauh dari masyarakat."‎ jelasnya. (Albar)