Jakarta, Obsessionnews - Sekretaris  Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Bali. Sebab, putusan ‎Mahkamah Agung sudah  menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Menkumham atas hasil Munas Ancol. Bila tidak Menkumham dianggap melawan hukum. "Ini boleh jadi dikategorikan Menkumham melakukan perbuatan melawan hukum. Citra pemerintah di era demokrasi ini bisa menjadi buruk," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015). Idrus merasa heran mengapa, Menkumham sampai saat ini belum berani bersikap untuk mencabut SK yang mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Padahal Pengadilan Tinggi Jakarta juga sudah mengabulkan permohonan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie. ‎"Saya kita tidak mungkin kalau tidak ditindaklanjuti, itu berarti Menkumham mendegradasi pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik. Ini tidak baik, akan jadi beban bagi Pak Jokowi," tuturnya. Idrus mengaku,  pihaknya sudah menyurati Menkumham pada Rabu (4/11/2015), untuk mengingatkan soal putusan MA dan PT DKI. Dia berharap Menkumham segera menindaklanjuti permintaan itu, tanpa harus berlama-lama. (Albar)