Padang, Obsessionnews - Aktivis Forum Kajian Sosial (Forkas) Sumatera Barat (Sumbar) berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta anggota dewan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan KPU Sumbar. Koordinator aksi, Yendra mengatakan bahwa Forkas menilai penetapan pasangan calon Pilkada diduga terdapat pelanggran administrasi dan dugaan pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sumbar seperti rekomendasi Bawaslu Sumbar kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dugaan itu terkait dengan Rekening Pasangan Calon (Paslon) yang tidak sesuai dengan PKPU No. 2 tentang Tahapan Pilkada dan dugaan ijazah palsu salah seorang calon wakil gubernur. "Forkas meminta DPRD Sumbar untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut," kata Yendra. Hal yang sama diungkapkan Koordinator Advokasi Forkas Sumbar David Yusap. Ia berharap anggota dewan memanggil para Stakeholder terkait penyelenggara Pilkada serentak 2015. "Forkas Sumbar hanya menunggu hasil dari DKPP RI untuk menentukan sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku pelanggaran kampanye tersebut," kata David. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Forkas. Pihaknya terlebih dahulu melakukan pendalaman terekait masalah tersebut, karena bahan laporan yang disampaikan ke DPRD Sumbar kurang lengkap. DPRD Sumbar berjanji akan memanggil pihak Penyelenggara pilkada Sumbar untuk melakukan klarifikasi permasalahan tersebut, pungkasnya saat melakukan diskusi dengan perwakilan Forkas. (Musthafa Ritonga)