Jakarta, Obsessionnews - Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden pun langsung memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung untuk mengawal tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. “Saya menyambut gembira hasil audit tersebut karena terjadi peningkatan kinerja pada instansi pemerintah dan lebih baik dari hasil tahun-tahun sebelumnya,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2015). Presiden Jokowi menerima Ketua BPK Harry Azhar Azis di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015. “Kami melaporkan Hasil Laporan Semester I 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaaan yang merupakan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dam BUMD,” tutur Harry. Harry mengatakan keterbukaan dan tanggung jawab keuangan negara telah mengalami perbaikan dengan meningkatnya opini WTP. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 61 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) atau 71 persen. “Lima tahun yang lalu hanya 57 persen, meski tahun ini masih ada yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 7 LKKL,” terang Ketua BPK itu. Untuk pemerintah daerah, Ketua BPK menjelaskan bahwa sekarang telah mencapai angka 50 persen yang mendapatkan opini WTP yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, dimana yang mendapatkan opini WTP hanya 30 persen. “Bahkan tahun 2009 masih 3 persen yang memperoleh WTP,” kata Harry. (Has)