Jakarta, Obsessionnews - Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indo Barometer disebutkan, bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal salah satunya tidak kondusifnya situasi di lingkaran Istana. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun hingga 11,5 persen dibandingan survei enam bulan sebelumnya yang relatif masih tinggi. "Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (8/10/2015). ‎ Ia mengatakan, Indo Barometer melakukan survei setiap enam bulan sekali sebagai bahan evaluasi. Dan kali ini sirvei dilakukan pada tanggal 14-22 September 2015 di 34 propinsi dengan jumlah responden 1200 orang dengan margin error sebesar 3,0 persen. Lebih lanjut Qodari menjelaskan, hasil survei juga memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres M Jusuf Kalla juga turun hanya sebesar 42,1 persen. "Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen maka penurunannya hingga 11,2. persen," kata Qodari. Lebih lanjut Qodari menjelaskan, dalam survei kali ini memperlihatkan, hubungan antar lembaga yang terbaik menurut kacamata publik adalah Presiden dan Wapres. Menurutnya ini situasi dan kondisi di Istana sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. "Jadi skor tertinggi justru hubungan terbaik antara Presiden Jokowi dan Wapres M Jusuf Kalla yakni sebesar 83,7 persen. Jadi dimata publik ngak benar itu isu-isu hubungan tak baik presiden-wapres," kata Qodari. Sementara hubungan terendah adalah antara Presiden dengan DPR RI yang hanya 64.9 persen.‎ "Ini survei dengan jawaban terbuka. Jadi semua jawaban tidak kami konstruksikan, ini jawaban terbuka dari masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak menyambung," kata Qodari. Hal yang menarik tambah Qodari, jawabannya masyarakat atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi pada pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 15,5 persen. Disusul pemberantasan KKN sebesar 6,5 persen dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 5,1 persen. Kemudian pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan hukuman mati narkoba sebesar 3,4 persen. "Namun yang menarik justru jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang sebesar 38,1 persen," kata Qodari Adapun soal kegagalan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi soal harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 17,3 persen, disusul tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sebesar 13,3 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 7,4 persen serta meningkatnya harga BBM sebesar 4,3 persen (Albar)