Jakarta, Obsessionnews - Paket ekonomi yang sudah atau akan dikeluarkan pemerintahan Presiden Jokowi, harus melindungi wewenang Kepala Daerah dari kriminalisasi atas penyaluran kredit. Tujuannya, agar mampu diserap maksimal. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial menilai, pertumbuhan mikro dapat naik dengan paket ekonomi yang disodorkan pemerintah. Sementara ladang usaha yang kudu dibangun, ada pada sektor padat karya guna menurunkan tingkat pengangguran. "Meski dana tak sebesar dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB tidak seperti perbankan. Makanya kecepatan penyaluran untuk menciptakan lapangan kerja tetap dilakukan sebab jamkrida memproteksi," kata Kemas usai menandatangani nota kesepahaman dengan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) dari seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Rabu (7/10). Selanjutnya, dengan pemerintah daerah sebagai pemilik utama Jamkrida, diharapkan memberi modal yang lebih besar. Sebab bukan apa-apa. Menurut Kemas, jika penyerapan kredit di daerah tinggi, maka tak bisa diproteksi kalau anggaran minim. "Saya berharap dana yang disediakan masing-masing pemda lebih besar," sebut Kemas. Memang, pengelolaan dana bergulir dalam posisi aman dengan adanya kerjasama antara LPDB dan Jamkrida. Namun bukan berarti tiap kali kredit diajukan tak perlu dievaluasi. "Tetap selektif dan saling menguntungkan dengan pembayaran premi," kata Kemas.(Mahbub Junaidi)