Jakarta, Obsessionnews - Berbagai cara Pemerintahan Jokowi dalam mengantisipasi lemahnya rupiah terhadap dolar. Selain mendorong usaha mikro, dikabarkan dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejak 18 September 2015 lalu pemerintah juga menambah jumlah kunjungan wisata mancanegara tampa visa. Semua itu dilakukan dengan pertimbangan meningkatkan perekenomian nasional dan kunjungan mancanegara di Indonesia. Pemerintah telah memberikan keleluasan bagi wisatawan mancanegara untuk kunjungan ke-Indonesia sebagaimana dilegalkan setelah Jokowi 18/9/2015 lalu menandatangani Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. “Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu,” demikian bunyi Pasal 3 Ayat 2 Pepres tersebut. Namun dalam Perpres tersebut menerangkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku. Sedangkan ketentuan bebas visa ini tidak serta merta, orang asing pun yang memiliki bebas visa kunjungan harus mematuhi tata cara keluar masuk wilayah Indonesia, harus mematuhi ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Orang Asing sebagaimana dimaksud dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, dan dapat masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Bunyi Pasal 6 ayat 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015. Peraturan ini berlaku setelah diunangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly 18 September 2015. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” penegasan bunyi pasal II Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015. Adapun daftar 75 negara yang warganya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan adalah :

NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA
1.	Afrika Selatan	26.	Jepang	51.	Qatar
2.	Aljazair	27.	Jerman	52.	Republik Rakyat Tiongkok
3.	Amerika Serikat	28.	Kanada	53.	Rumania
4.	Angola	29.	Kazakhstan	54.	Rusia
5.	Argentina	30.	Kirgistan	55.	San Marino
6.	Austria	31.	Kroasia	56.	Saudi Arabia
7.	Azerbaijan	32.	Korea Selatan	57.	Selandia Baru
8.	Bahrain	33.	Kuwait	58.	Seychelles
9.	Belanda	34.	Latvia	59.	Siprus
10.	Belarusia	35.	Lebanon	60.	Slovakia
11.	Belgia	36.	Liechtenstein	61.	Slovenia
12.	Bulgaria	37.	Lithuania	62.	Spanyol
13.	Ceko	38.	Luxemburg	63.	Suriname
14.	Denmark	39.	Maladewa	64.	Swedia
15.	Dominika	40.	Malta	65.	Swiss
16.	Estonia	41.	Meksiko	66.	Taiwan
17.	Fiji	42.	Mesir	67.	Tanzania
18.	Finlandia	43.	Monako	68.	Timor Leste
19.	Ghana	44.	Norwegia	69.	Tunisia
20.	Hongaria	45.	Oman	70.	Turki
21.	India	46.	Panama	71.	Uni Emirat Arab
22.	Inggris	47.	Papua New Guinea	72.	Vatikan
23.	Irlandia	48.	Perancis	73.	Venezuela
24.	Islandia	49.	Polandia	74.	Yordania
25.	Italia	50.	Portugal	75.	Yunani