70 Tahun Negara Gagal Hadir di Daerah Perbatasan
Maluku Utarea - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Rhamdani menyatakan, saat ini daerah-daerah perbatasan hanya disimbolkan oleh tugu sebagai teritorial, seharusnya pembangunan di daerah perbatasan bisa diwujudkan dengan adil dan merata. “Daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, ini selama 70 tahun negara gagal hadir di daerah perbatasan, negara tidak sungguh-sungguh mengurus daerah perbatasan dan negara terjebak pada paradigma kebijakan politik,karena di perbatasan hanya dibangun tapal batas, tugu pancasila, tugu merah putih yang sifatnya lebih kepada penegasan teritori kepada negara luar,” ujar Benny pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Pemprov Maluku Utara (Malut), di kantor Gubernur Malut, Selasa (6/10). Menurut Benny, seharusnya negara hadir dalam pendekatan kesejahteraan, seperti pembangunan infrastruktur jalan sebagai urat nadi ekonomi. “Layanan-layanan dasar seperti gedung pendidikan dan layanan kesehatan harus diadakan, karena menjadi ketimpangan dan terjadi pengabaian bagi warga yang hidup di wilayah perbatasan," tegasnya. 
Mengenai pemberdayaan warga di perbatasan menurut Benny sumber daya manusia harus diperhatikan, “kalau ada penerimaan CPNS, TNI atau POLRI itu grade nya jangan disamakan dengan standard penilaian di pusat agar mereka memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan saat mereka diterima dan ditempatkan di perbatasan maka mereka akan dapat membangun masyarakat setempat dan menjadi garda terdepan di daerah perbatasan” tegas Benny. Menurutnya, kesejahteraan harus dijamin dengan cara mengucurkan modal misalnya untuk pertanian dan perikanan, sehingga masyarakat bisa mandri dan sejahtera. Ditegaskan pula, UU Pengelolan daerah perbatasan menjadi payung hukum bagi daerah perbatasan dan daerah perbatasan ini harus memiliki perlakuan khusus diakomodasi dengan regulasi khusus dan perlakuan khusus, sehingga bisa diterapkan kebijakan politik dan anggaran yang bersifat khusus. "Kita tidak ingin dari masyarakat merasa tidak diurus dan menimbulkan rasa ingin berpisah dengan Indonesia," tandas Benny. Ia menilai, Negara selama ini memandang jika martabat negara atau kehormatan negara itu menjadikan ibukota jakarta sebagai show window, apa artinya jakarta dibangun, infrastruktur dibangun disana, sedangkan daerah terluar Indonesia menjadi kering, keropos dan miskin, "Nah, harusnya daerah perbatasanlah yang dibangun karena dengan majunya daerah perbatasan, ekonomi meningkat, sumber daya manusianya juga kuat, infrastruktur juga dibangun," tuturnya. (Red)
Mengenai pemberdayaan warga di perbatasan menurut Benny sumber daya manusia harus diperhatikan, “kalau ada penerimaan CPNS, TNI atau POLRI itu grade nya jangan disamakan dengan standard penilaian di pusat agar mereka memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan saat mereka diterima dan ditempatkan di perbatasan maka mereka akan dapat membangun masyarakat setempat dan menjadi garda terdepan di daerah perbatasan” tegas Benny. Menurutnya, kesejahteraan harus dijamin dengan cara mengucurkan modal misalnya untuk pertanian dan perikanan, sehingga masyarakat bisa mandri dan sejahtera. Ditegaskan pula, UU Pengelolan daerah perbatasan menjadi payung hukum bagi daerah perbatasan dan daerah perbatasan ini harus memiliki perlakuan khusus diakomodasi dengan regulasi khusus dan perlakuan khusus, sehingga bisa diterapkan kebijakan politik dan anggaran yang bersifat khusus. "Kita tidak ingin dari masyarakat merasa tidak diurus dan menimbulkan rasa ingin berpisah dengan Indonesia," tandas Benny. Ia menilai, Negara selama ini memandang jika martabat negara atau kehormatan negara itu menjadikan ibukota jakarta sebagai show window, apa artinya jakarta dibangun, infrastruktur dibangun disana, sedangkan daerah terluar Indonesia menjadi kering, keropos dan miskin, "Nah, harusnya daerah perbatasanlah yang dibangun karena dengan majunya daerah perbatasan, ekonomi meningkat, sumber daya manusianya juga kuat, infrastruktur juga dibangun," tuturnya. (Red) 
Share:
