Jakarta, Obsessionnews -. ‎Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Alasanya, tidak lain karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruh dengan semakin melemahnya rupiah terhadap dollar AS. "Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga, kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat,"‎ ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di DPR, Senin (21/9/2015). Menurutnya lebih baik anggaran tunjangan DPR dialihkan untuk masyarakat miskin, lantaran kata dia, jumlah orang miskin terus meningkat menjadi 860. 000, terlebih Kementerian Keuangan sudah menyetujui kenaikan tunjangan, meski jumlahnya tidak sebesar yang diajukan oleh DPR yakni Rp 4 triliun. "Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan," jelasnya. Tunjangan anggota DPR akan dimasukan dalam APBN 2016, meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. (Al;bar)