Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua itu penting dilakukan agar memperlancar pembangunan. "Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di kantor presiden Jakarta, Rabu (19/8/2015). Khusus masalah kebutuhan pangan pokok, yang belakangan mengalami gejolak pasar, Presiden meminta agar dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis. "Dengan demikian Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata," katanya. Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, presiden meminta soal dwelling time harus segera dibereskan. Paling lama 3-4 hari sudah selesai dan diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres. Mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha. Terakhir presiden meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental. Di dalamnya termasuk pelayanan publik yang harus ditingkatkan. (Has)