Jakarta, Obsessionnews - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan langkah DPR mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Salah satunya yang dipertanyakan Syarul adalah menyangkut output apa yang akan dihasilkan setelah dana tersebut dikucurkan ke dapil.

"Kalau ini dibuatkan proses ini inputnya seperti ini yang mau dicapai itu apa. Jangan sampai kita hanya lempar saja, tapi kemudian tidak ada hasilnya," ujar Syahrul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Syahrul mengatakan semua dana asal benar-benar untuk kepentingan daerah sah-sah saja diproses termasuk juga soal dana aspirasi. Namun tentu saja menurut dia program tersebut harus membutuhkan proses-proses pembicaraan, bagaimana input perencanaannya, bagaimana proses pergulirannya, kemudian siapa penanggung jawabnya.

"Apa itu kan tidak hanya dengan dana aspirasi kemudian dilakukan, ini membutuhkan sesuatu juknis yang cukup. Tentu saja posisi para Gubernur akan mau bekerjasama, ini kan bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi aja," katanya.

Politikus Golkar itu melanjutkan apabila dana aspirasi diatur dengan baik dalam sebuah juknis yang benar dan transparan maka akan sulit dilewenangkan. Menurut dia banyak penolakan terhadap dana aspirasi karena khawatir dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Sekarang untuk korupsi juga siapa yang berani sih, yang penting prosesnya betul-betul transparan, dan pengawasanya betul-betul dibuka terbuka untuk umum," katanya. (Has)