Jakarta, Obsessionnews - Rumor reshuffle yang mulai menguat minggu ini, harus menjadi perhatian khusus Presiden RI Jokowi. Menteri-menteri kontroversial yang berpotensi menjadi beban jangka panjang pemerintahan, seharusnya menjadi prioritas utama untuk di-reshuffle. "Menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung ataupun partai oposisi, penting untuk di-reshuffle," ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Jakarta, Igor Dirgantara di Jakarta, Rabu (24/6/2015). Menurut Igor, banyak menteri-menteri Jokowi yang bermasalah dan kontroversial. Salah satunya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. "Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih)," tuturnya. KMP sudah marah sekali atas tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian utang dengan pemerintahan RRC sebesar Rp520 triliun lewat BUMN-BUMN. "Utang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR", katanya. Sementara itu di pihak KIH , Menteri Rini juga sepertinya sudah menelikung partai-partai pendukung Jokowi dengan cara yang kurang baik, terbukti PDI Perjuangan terlihat amat tersinggung dengan sikap Rini Soemarno. "Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp48 triliun untuk BUMN," kata Igor. Menurut Igor, PDIP ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM. Namun atas pengaruh  Menteri Rini, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN meskipun banyak BUMN yang dirasa belum siap dalam penyerapan dana untuk proyek-proyek mereka. "Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," kata Igor. Igor menyarankan, agar Jokowi cermat membaca peta partai politik, jangan bergantung pada  Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, semata-mata karena bila gantungan politik Jokowi demikian maka bisa dipastikan posisi politik Jokowi amat rentan. "Jangan sampai Pak Presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan, karena justru bisa menimbulkan instabilitas politik," kata Igor. Menurut Igor, bagaimanapun saat ini  rakyat masih cenderung memilih kekuatan politik formil,  Oleh sebab itu  Jokowi harus lebih bijak dalam hal ini. "Naiknya Jokowi ke panggung kekuasaan tidak lepas dari jaminan Partai Politik pendukungnya," tambahnya. Bisa saja saat ini Presiden mendapatkan angin, tapi bila tiba-tiba angin politik berbalik ke dirinya, maka partai-partai pendukung tidak bisa jadi benteng politik, sementara dukungan orang-perorangan ataupun para pembisik-petualang, terjadi karena keberuntungan. “Pokoknya, hitung-hitungan politik Presiden Jokowi harus jelas dan tepat, kalau nggak jelas pasti negara ini dalam bahaya," pungkas Igor. (Purnomo)